TEMPO.CO, Jakarta - Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan pihaknya masih menunggu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menekan Peraturan Gubernur untuk penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan itu direncanakan akan bergulir pada 11 sampai 25 Januari 2021 di Pulau Jawa dan Bali.

"Kami masih menunggu nanti peraturan Gubernur DKI Jakarta, karena ini diberlakukannya tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Januari 2021.

Yusri menjelaskan, kebijakan PPKM nantinya akan bergulir dengan kegiatan RT Tangguh untuk memutus rantai penularan Covid-19. Di RT Tangguh, kata Yusri, penerapan dan pengawasan protokol kesehatan akan lebih ketat.

Baca juga: Wagub DKI Sebut Anies Baswedan Sudah Teken Pergub PPKM

"Kapolda juga akan langsung bekerja di lapangan, ke polsek-polsek langsung, mana yang masuk zona merah, Kapolda akan langsung bekerja disitu untuk langsung mengawasi," kata Yusri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, dalam diskusi BNPM, Kamis kemarin menyebutkan PPKM sebagai kebijakan baru pemerintah dalam pengendalian pandemi corona di Indonesia. Istilah ini berbeda dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti yang sudah berjalan selama ini.

Meskipun sudah berganti nama, Airlangga memastikan PPKM bukan menyetop seluruh kegiatan masyarakat. Ia mengatakan tetap akan ada kegiatan tertentu yang bisa berjalan, seperti di sektor esensial, pangan, energi, hingga perhotelan.

"Pertama, kami tegaskan ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat, jadi masyarakat jangan panik,” ujar Airlangga.

Ia mengatakan penerapan PPKM ini akan menunggu para kepala daerah menerbitkan surat edaran. Setelah surat edaran terbit, PPKM pertama akan resmi berjalan.