Satpol PP Siapkan 2.000 Personel Pengawas PSBB Ketat Jakarta

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Juli Hantoro

Senin, 11 Januari 2021 16:00 WIB

Pelanggar protokol bersiap menjalankan hukuman dari Satpol PP di kawasan Kramat Sentiong, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020. Razia yang menyasar kawasan pemukiman warga bertujuan mencegah meningkatnya penyebaran wabah Covid-19 di Jakarta. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Arifin mengatakan, telah menyiapkan 2 ribu anggota untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan pada pengetatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai hari ini, hingga 25 Januari 2021.

"Kami melakukan pengawasan masker, kantor, restoran dan rumah makan sejenisnya. Termasuk pusat perbelanjaan," kata Arifin saat dihubungi wartawan di Balai Kota DKI, Senin, 11 Januari 2021.

Arifin menuturkan seluruh sektor usaha nonesensial pada pengetatan pembatasan sosial ini dikurangi jam operasional menjadi pukul 19.00. Bagi restoran atau rumah makan masih bisa buka hingga jam operasionalnya, tapi dilarang menerima tamu makan di tempat selepas pukul 19.00.

"Jadi kalau operasionalnya sampai jam 21.00 boleh melayani tamu yang pesan take away dari pukul 19.00," ujarnya.

Selain itu, setiap perkantoran diwajibkan mengurangi pegawai yang masuk hingga menjadi 25 persen dari kapasitas. Pemprov DKI mendorong pegawai yang melibatkan perkantoran atau perusahaan yang nonesensial tidak menerapkan aturan kapasitas 25 persen untuk laporan.

Advertising
Advertising

Laporan bisa dilakukan lewat aplikasi Jaki milik DKI. "Sekali lagi di luar sektor esensial, kalau sektor esensial boleh 100 persen, tapi kalau di luar sektor esensial dia harus 25 persen."

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

1 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

10 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

13 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

14 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

15 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

46 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

46 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

47 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

48 hari lalu

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan bus mudik Lebaran 1445 Hijriah gratis dengan tujuan 19 kota di 6 provinsi mulai Palembang sampai Malang

Baca Selengkapnya

Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

49 hari lalu

Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

Pemprov DKI Jakarta hanya melakukan verifikasi data supaya beasiswa KJMU tepat sasaran.

Baca Selengkapnya