Ketua Komisi A DPRD Sebut PSBB Saat Ini Perlu Diperketat Lagi

Senin, 18 Januari 2021 05:38 WIB

Aktivitas warga di kawasan Kramat Jati, Jakarta, Kamis 14 Januari 2021. Pemerintah melaporkan rekor penambahan kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi pada hari ini. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua komisi bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memperketat PSBB. Alasannya, kata dia, meski terjadi lonjakan kasus Covid-19 hingga di atas angka 3.000 per hari, masyarakat masih tak disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Banyak warga yang abai protokol kesehatan. Sepertinya masyarakat sudah apatis,” kata dia kepada Tempo, Ahad, 17 Januari 2021.

Mujiyono mengatakan Pemprov DKI perlu mengoptimalkan razia protokol kesehatan oleh Satpol PP dibantu TNI dan Polri. Untuk level perkampungan, Pemprov DKI Jakarta dapat mengerahkan gugus tugas Covid-19 di tingkat RT maupun RW.

Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI itu mengatakan penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 perlu ditegakkan. Perda itu seharusnya cukup untuk menjadi regulasi selama pandemi. “Pastikan aturan itu dengan tegas,” kata Mujiyono.

Baca juga: Satgas Covid-19 Cakung Segel 2 Tempat Usaha yang Langgar Aturan PSBB

Pada beberapa hari belakangan, penambahan kasus Covid-19 melonjak melebihi 3 ribu kasus per hari meski DKI Jakarta mengetatkan PSBB sesuai aturan PPKM. Pada Ahad, 17 Januari 2021, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat ada 3.395 kasus baru dengan persentase hasil tes positif selama sepekan terakhir sebesar 18,9 persen.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

3 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Hari Hansip yang Berganti Nama Jadi Linmas atau Perindungan Masyarakat

7 hari lalu

Kilas Balik Hari Hansip yang Berganti Nama Jadi Linmas atau Perindungan Masyarakat

Pada 12 Agustus 1972 keluar Kepres No. 55 tahun 1972 tentang penyempurnaan organisasi Hansip, fungsi utamanya perlindungan masyarakat (Linmas)

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

10 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

20 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Satpol PP Tangsel Sita Ribuan Botol Minuman Keras di Supermarket di Alam Sutera

26 hari lalu

Satpol PP Tangsel Sita Ribuan Botol Minuman Keras di Supermarket di Alam Sutera

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan menyita ribuan botol minuman keras dari sejumlah minimarket dan tempat hiburan malam.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

31 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

37 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

39 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

Razia Jam Malam di Yogyakarta selama Ramadan, Anak Usia Sekolah jadi Sasaran

40 hari lalu

Razia Jam Malam di Yogyakarta selama Ramadan, Anak Usia Sekolah jadi Sasaran

Razia jam malam di Yogyakarta untuk mengantisipasi kejahatan dan kekerasan jalanan atau klitih yang berulang, pelakunya sering kali di bawah 18 tahun.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

42 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya