KSPI Siapkan Demo Besar-Besaran Saat Putusan MK Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja

Senin, 18 Januari 2021 16:42 WIB

Sejumlah massa buruh yang tergabung organisasi KSPI melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 18 Januari 2021. Massa tetap melanjutkan aksinya meski diguyur hujan. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana demo besar-besaran saat pembacaan putusan judicial review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka akan berdemonstrasi di depan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI Kahar Cahyono mengutarakan rencana tersebut dalam demonstrasi di Silang Barat Daya Monas, Jakarta Pusat, pada hari ini.

“Saat putusan dibacakan nanti kami sudah siapkan demo besar-besaran. Tidak hanya perwakilan seperti saat ini,” kata Kahar di dekat Monas, Senin, 18 Januari 2021. Kahar menyebut ribuan buruh akan turun dalam demo menolak Omnibus Law itu.

Kahar memprediksi pembacaan putusan gugatan judicial review akan berlangsung sekitar 1-2 bulan ke depan. Agenda sidang judicial review UU Cipta Kerja hari ini adalah mendengar pandangan dari DPR dan Presiden terkait UU tersebut.

Pada demo hari ini, tak lebih dari 50 orang buruh yang hadir karena jumlah demonstran memang dibatasi sesuai protokol kesehatan. Tampak juga para buruh berdiri dengan memberi jarak sekitar 2 meter di antara mereka.

Di atas mobil komando, sejumlah pimpinan buruh silih berganti menyampaikan orasi. Isinya sama: meminta MK menolak UU Cipta Kerja yang mereka anggap lebih banyak merugikan kaum buruh.

Demo buruh ini berlangsung sekitar pukul 10.00 hingga 12.00.

Baca juga: KSPI Janji Akan Gelar Demonstrasi Tiap Sidang Judicial Review UU Cipta Kerja

Selain di Jakarta, demo menolak Omnibus Law juga digelar serikat buruh di sejumlah daerah lainnya, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Batam, Medan, dan Aceh. Mereka juga menggelar demo virtual lewat media sosial masing-masing serikat buruh. "Demo ini sebagai bentuk sikap perlawanan dari KSPI untuk menegaskan bahwa UU Cipta Kerja adalah UU yang tidak dikehendaki oleh kaum buruh,” kata Kahar.

Berita terkait

Sidang Sengketa Pileg Dimulai Besok, PPP Siapkan Bukti dan Saksi

3 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg Dimulai Besok, PPP Siapkan Bukti dan Saksi

PPP sudah menyiapkan bukti beserta saksi dalam gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

May Day, Partai Buruh Sebut akan Ada 50 Ribu Buruh Geruduk Istana

1 hari lalu

May Day, Partai Buruh Sebut akan Ada 50 Ribu Buruh Geruduk Istana

Aksi May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

2 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

2 hari lalu

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?

Baca Selengkapnya

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

2 hari lalu

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.

Baca Selengkapnya

MKMK Putuskan Hakim Guntur Hamzah Tak Langgar Etik

2 hari lalu

MKMK Putuskan Hakim Guntur Hamzah Tak Langgar Etik

MKMK menyatakan hakim konstitusi Guntur Hamzah tidak melanggar etik.

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

3 hari lalu

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.

Baca Selengkapnya

Tidak Demo di Hari Buruh, Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN Gelar Aksi Sosial dan Diskusi

3 hari lalu

Tidak Demo di Hari Buruh, Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN Gelar Aksi Sosial dan Diskusi

Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN sepakat akan mengisi hari buruh dengan aksi sosial dan diskusi.

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?

3 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?

Tanggapan pakar politik Universitas Udayana Efatha Filomeno mengenai hasil putusan MK lalu yang disebutnya prosedur hukum yang robust.

Baca Selengkapnya