TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk mengecek seluruh sistem pengendalian banjir. Antisipasi banjir Jakarta harus dilakukan karena hujan yang kerap mengguyur Ibu Kota dan daerah sekitarnya.

"Hal yang sudah dilakukan untuk mengendalikan banjir mesti dicek, diintensifkan, dan juga mitigasi bencana diperkuat," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 21 Januari 2021.

Dedi meminta pemerintah DKI melakukan lima upaya pencegahan banjir.
1. Memastikan pompa di titik rawan banjir berfungsi.
2. Memeriksa sistem polder, khususnya tanggul dan kolam retensi di kawasan utara Jakarta, serta memastikan daya tampung waduk cukup untuk menerima limpahan air.
3. Memastikan alat pemantau curah hujan dan ketinggian air berfungsi.
4. Menyiapkan tempat pengungsian korban banjir
5. Menjalankan pengerukan danau, setu, sungai, dan kali, serta mengangkut lumpur di gorong-gorong yang menghambat alir mengalir.

Anggota DPRD DKI itu menyoroti kemungkinan penduduk harus mengungsi akibat banjir Jakarta di masa pandemi Covid-19. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan perlu memberikan perhatian ekstra.

"Perlu diantisipasi jangan sampai tempat pengungsian korban banjir menjadi klaster penularan Covid-19," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Peringatan antisipasi banjir ini disampaikan Dedi setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini soal potensi hujan disertai petir dan angin kencang di Jakarta. Kondisi ini diperkirakan berlangsung pada 21-23 Januari 2021.

Baca juga: PSI Kritik Anggaran Pengendalian Banjir Jakarta Berkurang Jadi Rp 43,8 Miliar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta camat dan lurah daerah rawan banjir atau longsor agar menyiagakan petugas pengendalian banjir. Informasi ini diunggah dalam akun Instagram Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, @bangariza.