Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan berkurangnya anggaran pengendalian banjir Jakarta di APBD Perubahan DKI 2020.
Anggota PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyayangkan pemotongan anggaran untuk pembangunan rumah pompa (pompa stasioner). "Kami menyayangkan pemotongan anggaran pembangunan pompa, karena masih banyak wilayah permukiman yang sangat membutuhkan rumah pompa," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 6 November 2020.
Menurut dia, anggaran pengendalian banjir berkurang dari Rp 185 miliar menjadi Rp 43,8 miliar. Dia mencatat anggaran pembangunan rumah pompa di Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang semula Rp 98 miliar dipangkas hingga tersisa Rp 19,6 miliar.
Proyek serupa di Suku Dinas (Sudin) SDA Jakarta Utara turun dari Rp 39,5 miliar menjadi Rp 12,3 miliar. Bahkan anggaran di Sudin SDA Jakarta Timur senilai Rp 35 miliar dihapus.
"Sistem pompa memiliki peran sangat penting untuk mengatasi banjir di Jakarta," ucap dia.
Anggara melanjutkan, anggaran untuk pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A sistem aliran barat juga dipotong dari Rp 50 miliar menjadi Rp 3,39 miliar.
Padahal lebar bagian hilir Kanal Banjir Barat kini hanya 30-50 meter. Seharusnya lebar saluran air untuk mencegah banjir Jakarta itu idealnya mencapai 110 meter.
Baca juga: 5 Fakta dalam Instruksi Gubernur Anies tentang Banjir Jakarta Akan Datang Lebih Cepat
Potensi banjir Jakarta pun semakin tinggi mengingat tidak ada sistem tanggul dan pompa di aliran barat. Walhasil, saluran air langsung terbuka ke arah laut, sehingga air rawan melimpas ke daratan ketika pasang. "Proyek ini (tanggul NCICD) sangat dibutuhkan untuk mencegah banjir di wilayah Jakarta Barat serta mencegah wilayah pesisir terkena rob," kata Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD ini.
