Anggota Fraksi PDIP Kritik Pemprov DKI Soal PPKM Jakarta

Reporter

Adam Prireza

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 1 Februari 2021 21:23 WIB

Penumpang menaiki kereta Commuterline di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 13 Januari 2021. PPKM di Jawa-Bali diberlakukan pada 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -Aggota Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD) DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM tidak terlihat sebagai sesuatu yang beda dengan kebijakan sebelumnya.

Menurut dia, malahan pembatasan kegiatan masyarakat terasa lebih ketat saat masa libur Hari Rata Natal 2020 dan tahun baru.

Padahal, Gilber menilai kegagalan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI adalah masalah pengawasan yang tidak ketat.

“Artinya PPKM DKI tidak akan mampu menahan lonjakan kasus. Semua diserahkan ke kesadaran masyarakat. Upaya Pemprov kurang nyata dan tidak efektif,” kata Gilbert lewat pesan pendek pada Senin, 1 Februari 2021.

Menurut Gilbert, pemerintah justru perlu memperketat pengawasan dengan menerjunkan petugas terkait ke daerah yang terlihat susah mematuhi penerapan protokol kesehatan. Misalnya, kata dia, seperti komplek perumahan, pasar, kantor atau kawasan hiburan di mana wilayah tersebut berpotensi muncul kerumunan.

Gilbert mengatakan saat ini ketersediaan fasilitas kesehatan dan tempat pemakaman umum khusus Covid-19 sudah pada kondisi mengkhawatirkan.

Baca juga : Fraksi PDIP Kritik Anies Baswedan Serahkan Koordinasi PPKM ke Puisat

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan penerapan PPKM tak efektif. Salah satu indikasinya, kata dia, masih tingginya mobilitas masyarakat sehingga kurva Covid masih menanjak.

Advertising
Advertising

“Mengenai PPKM 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena kita memiliki indeks-nya, sehingga kasus Covid-19 di beberapa provinsi masih naik," ujar Jokowi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Ahad, 31 Januari 2021.

Padahal, Presiden mengatakan seharusnya esensi kebijakan ini adalah mengurangi atau bahkan mencegah mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

“Pemprov DKI jangan seperti lepas tangan, menyerah. Pengawasan ketat sangat dibutuhkan dalam suasana masyarakat sudah jenuh, abai, dan terpuruk,” ucap Gilbert dari Fraksi PDIP tersebut.

ADAM PRIREZA | DEWI NURITA

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

9 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

14 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

21 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

31 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

42 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

48 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

50 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

53 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

54 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

54 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya