TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang menghapus program normalisasi sungai dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022.

Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian Untayana mengatakan, dihapusnya program pengendalian banjir di era eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini justru merugikan masyarakat.

"Jika Pak Anies menghapus normalisasi sungai dari dokumen RPJMD, maka warga Jakarta akan dirugikan akibat banjir yang terus terjadi," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 Februari 2021.

Baca juga: Anies Baswedan Klaim Pemprov DKI Bisa Kendalikan Banjir dengan Baik

Justin mengingatkan salah satu penyebab banjir di Ibu Kota adalah sungai meluap akibat tak mampu menampung air kiriman dari hulu. Untuk itulah, menurut dia, diperlukan upaya meningkatkan kapasitas sungai, baik dengan normalisasi ataupun naturalisasi.

Anies Baswedan mengubah program normalisasi menjadi naturalisasi. Normalisasi yang berjalan saat Ahok menjabat memaksa warga di bantaran sungai pindah dari rumahnya dan direlokasi ke rumah susun. Anies tak ingin penggusuran terulang, sehingga menjanjikan penanganan banjir dengan naturalisasi.

Dalam draf perubahan RPJMD tertera konsep naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.

Justin menjabarkan perbedaan isi RPJMD dan perubahannya. Dalam dokumen RPJMD halaman IX-79 tertulis upaya mengurangi pengaruh kerugian banjir di Jakarta dilakukan dengan membangun waduk, naturalisasi, dan normalisasi sungai.

Sementara di draf perubahan RPJMD halaman IX-105 berbunyi salah satu upaya pemerintah DKI untuk mengurangi dampak daya rusak air adalah melalui pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep naturalisasi.

"Masalahnya, sudah lebih dari tiga tahun Pak Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, tapi janji kampanye naturalisasi sungai seperti tidak ada realisasi sama sekali," kata anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD ini. Di sisi lain, dia berujar, normalisasi yang sudah berjalan di masa kepemimpinan Ahok kini tak berlanjut. Justin menuturkan pemerintah DKI lambat membebaskan lahan.