Warga berjalan melewati seorang cosplayer hantu di sekitar Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat, yang tetap ramai dikunjungi saat pemberlakuan PPKM, 6 Februari 2021. Himbauan "weekend di rumah saja" oleh pemerintah guna menekan penularan virus corona tak terlalu diindahkan oleh sebagian masyarakat. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Bogor -Soal PPKM Mikro (Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat), Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membangun pos komando (posko) penanganan Covid-19 di setiap desa selama pembatasan tersebut.
"Hal itu kami lakukan untuk memantau pergerakan kasus Covid-19 di setiap desa. Jadi mulai dari RT, RW hingga desa pertumbuhan kasus akan terpantau," kata Bupati Bogor Ade Yasin usai meninjau posko penanganan Covid-19 di Desa Jabon Mekar, Parung, Selasa, 9 Februari 2021.
Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor itu menyebutkan bahwa adanya posko penanganan Covid-19 di setiap desa bertujuan untuk memantau pergerakan data Covid-19 di wilayah, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro.
Dalam instruksi Mendagri tersebut, pemerintah di tingkat daerah wajib memfasilitasi berdirinya posko penanganan Covid-19 di setiap desa maupun kelurahan.
"Posko Covid-19 di desa melibatkan TNI, Polri, tokoh agama, dan unsur relawan lainnya," kata Ade Yasin.
Menurut dia, adanya posko tersebut juga untuk memantau warga yang melakukan isolasi mandiri. Sebab, selama ini, banyak kasus warga yang melakukan isolasi mandiri, tetapi tidak tercatat oleh Satgas Covid-19.
Ade Yasin juga mengajak warga yang melakukan isolasi mandiri untuk menempati rumah isolasi yang disiapkan Pemkab Bogor seperti di Pusat Isolasi Kemang dan Cibogo.
"Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir potensi penularan kepada keluarga yang tinggal satu rumah. Sebab, banyak warga yang melakukan isolasi mandiri, tapi masih tinggal satu rumah dengan keluarga lainnya," katanya terkait hal-hal di PPKM Mikro tersebut.
