TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menegaskan kegiatan normalisasi sungai masih tetap dijalankan sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pengendalian banjir di Jakarta dan tidak dihapus dari Perubahan RPJMD 2017-2022.

"Normalisasi sungai tetap tercantum dalam Bab IV. Hal ini juga sejalan dengan kesepakatan bersama Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabekpunjur 2020-2024," ujar Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 Januari 2021.

Dalam surat kesepakatan itu, Nasruddin menerangkan pihak Kementerian PUPR akan melaksanakan konstruksi pengendalian banjir di kali atau sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mendukung dengan pengadaan tanah pada lokasi kali/sungai yang akan dikerjakan.

Nasruddin juga memastikan Pemprov DKI Jakarta selama ini tetap melakukan pengadaan tanah di kali/sungai yang mendukung pelaksanaan normalisasi oleh Pemerintah Pusat.

"Terakhir di tahun 2020, Pemprov DKI telah melakukan proses pengadaan tanah di Sungai/Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, dan Jatikramat senilai sekitar Rp 340 miliar," kata Nasruddin.

Sedangkan untuk Kali Angke, Nasruddin mengatakan pengerjaannya dilakukan pada 2021 dengan anggaran yang telah teralokasi senilai sekitar Rp 1,073 triliun.

Nasruddin memastikan Pemprov DKI tidak mendikotomikan antara normalisasi dan naturalisasi sungai dalam pengendalian banjir Jakarta, seperti yang selama ini banyak dinarasikan. Keduanya, kata dia, tetap dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intensif dengan Pemerintah Pusat.

Sebelumnya kritik soal penghapusan program normalisasi sungai dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022 disampaikan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian Untayana mengatakan, dihapusnya program pengendalian banjir ini justru merugikan masyarakat.

"Jika Pak Anies menghapus normalisasi sungai dari dokumen RPJMD, maka warga Jakarta akan dirugikan akibat banjir yang terus terjadi," kata dia.

Justin mengingatkan salah satu penyebab banjir di Ibu Kota adalah sungai meluap akibat tak mampu menampung air kiriman dari hulu. Untuk itulah, menurut dia, diperlukan upaya meningkatkan kapasitas sungai, baik dengan normalisasi sungai ataupun naturalisasi.