Anak-anak bermain di antara tumpukan sampah di Teluk Jakarta, kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu, 23 Januari 2021. Penelitian LIPI menemukan, bahwa 16 persen dari limbah yang ada di muara sungai di Teluk Jakarta berupa limbah medis, seperti alat pelindung diri bekas pakai. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengkritik penanganan sampah di hulu oleh pemerintah DKI Jakarta. Menurut dia, masih banyaknya pembuangan sampah di sungai mengakibatkan saluran air tersumbat dan banjir.
Drainase juga hanya mampu menampung curah hujan maksimal 100 mm per hari. Sedangkan tingkat hujan deras di Jakarta belakangan ini bisa mencapai 150 mm per hari. “Buruknya daya tampung drainase otomatis menyebabkan banjir Jakarta," kata dia dalam diskusi virtual, Senin, 22 Februari 2021. Apalagi ditambah dengan pola perilaku hidup masyarakat yang masih membuang sampah di saluran air.
Wibi mengatakan perlunya mengatasi permasalahan banjir di hulu, yakni dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Masyarakat dan pemerintah DKI, kata dia, perlu berkolaborasi melawan banjir.
Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI ini juga menilai penanganan sampah belum optimal, karena tidak ada penambahan tempat pembuangan sementara (TPS) dalam lima tahun terakhir. Dari laporan masyarakat, Wibi juga mendapati, banyak TPS yang tak layak. "Akhirnya kami menilai adanya penurunan kinerja Dinas Lingkungan Hidup DKI."
Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DKI Aldi Jansen menjelaskan, saat ini ada seribuan TPS yang tersebar di Ibu Kota. Dia mengakui, ketersediaan TPS memang telah menjadi permasalahan umum. "Karena keterbatasan lahan di DKI," kata dia.
Sehubungan dengan kritik Nasdem itu, Dinas Lingkungan Hidup berjanji meningkatkan pengelolaan sampah dari TPS yang ada. Caranya dengan memilah sampah anorganik atau organik melalui budidaya maggot dan mengolah sampah menjadi pupuk.
