TEMPO.CO, Jakarta - Penjualan saham bir milik Pemprov DKI di PT Delta hingga saat ini masih mandek. Padahal ini adalah janji Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam kampanye mereka di Pilkada DKI 2017 lalu.

Langkah Anies menjual saham di perusahaan pembuat merek bir Anker itu terantuk aturan yang mensyaratkan adanya persetujuan DPRD. Hingga kini, Kebon Sirih belum menunjukkan lampu hijau penjualan saham bir tersebut.

Saham DKI di PT Delta Jakarta tercatat 26,25 persen. "Saham Delta itu memang kami akan upayakan jual kembali," kata Wakil Gubernur DKI Riza di Balai Kota, Senin, 1 Maret 2021.

Restu dari DPRD DKI hingga saat ini baru jelas diberikan oleh Fraksi PKS dan PAN. Kedua partai mendukung rencana DKI menjual saham bir tersebut.

Baca juga: Sikapi Pencabutan Soal Investasi Miras, PKS Dorong Anies Lepas Saham PT Delta

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Arifin meminta Pemprov DKI segera melepas sahamnya di perusahaan minuman keras PT Delta Djakarta.

“Sikap Fraksi PKS sangat jelas meminta saham Pemprov di PT Delta agar segera dilepas,” kata pria yang juga merupakan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 3 Maret 2021.

Fraksi PKS, kata dia, meminta pimpinan DPRD segera merespons hal tersebut.
Menurut informasi yang ia terima, Gubernur Anies telah tiga kali mengirimkan surat ke pimpinan DPRD terkait perihal itu. Arifin mengatakan surat tersebut telah dikirim oleh Anies sejak awal kepemimpinannya.
“Bahkan Pak Sandi di tahun 2017 akan melelang PT Delta. PKS sebagai partai politik pengusung Gubernur Anies sangat mendukung hal ini,” tutur Arifin.

Arifin mengatakan pelepasan saham PT Delta tak akan berpengaruh kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Ia mengatakan dividen yang diberikan ke kas DKI tak terlalu besar dan pemerintah memiliki sumber pemasukan lain.

Fraksi PAN juga mendukung keinginan DKI menjual saham bir tersebut.

"Sejak tahun 2019, banyak masukan kepada kami agar Fraksi PAN ikut mendorong penjualan saham bir yang dimiliki pemprov," kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto di Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021.

Pemerintah provinsi, kata Bambang, harus berani tegas dengan mengalihkan investasi miras ke investasi lain yang tidak menimbulkan sentimen sosial.

"Pak Anies harus bisa tegas seperti Pak Jokowi yang membatalkan lampiran perpres soal investasi miras," ujar Bambang.

Bambang melihat kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta selama ini dijadikan "bumper" bagi pemegang saham lainnya seperti San Miguel.

"Karena pemprov berstatus sebagai regulator juga sehingga pemilik saham lainnya merasa aman," katanya.

Bambang menjelaskan selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu bilang bahwa penjualan saham bir tersebut terganjal restu DPRD DKI Jakarta.

Karena itu, saat ini Fraksi PAN secara bulat mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjual saham yang dimiliki sejak era Gubernur Ali Sadikin itu.

"Pak Gub dan Pak Wagub, Fraksi PAN mendukung 100 persen keputusan untuk menjual saham Delta," kata Bambang.

Namun tentangan justru datang dari Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Ia tegas mengatakan akan mempertahankan saham bir milik DKI di PT Delta.

Prasetio beralasan selama ini perusahaan tersebut sudah menguntungkan DKI, dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Ibu Kota. "Ini ada apa? Ada apa orang menggebu untuk menjual PT Delta?" kata Prasetio, Selasa 2 Maret 2021.

Politikus PDIP itu mengatakan selama ini Pemprov DKI tak pernah

Selama ini, kata dia, Pemerintah DKI tidak pernah menyuntikkan dana ke PT Delta. Pemerintah DKI mendapatkan perusahaan itu dari pemerintah pusat. "Itu istilahnya diberi pemerintah pusat untuk mengelola, terus berjalan lalu menguntungkan buat kita."

Kontroversi penjualan saham bir DKI ini menguak kembali setelah Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Perpres 10/2021 tentang investasi di bidang minuman keras beralkohol pada Selasa, 2 Maret 2021 lalu.

ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI| ANTARA