TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PSI DPRD DKI meminta KPK mengusut dugaan korupsi pengadaan tanah dalam program rumah DP Nol rupiah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya tahun 2019. Anggota Komisi B DPRD dari Fraksi PSI Eneng Malianasari menyebut kerugian negara diduga mencapai ratusan miliar rupiah.

Menurut Eneng, PSI mencatat sejak 2019-2021 Pemprov DKI telah menyetor penyertaan modal untuk pengadaan tanah di Sarana Jaya sebesar Rp 3,3 triliun. Rinciannya, Rp 1,4 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, Rp 900 miliar dari APBD Perubahan 2020, dan Rp 1 triliun dari APBD 2021.

“Dari 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum,” kata Eneng dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 8 Maret 2021.

Namun PSI belum mendapatkan data penyerapan anggaran itu secara rinci. Eneng meminta agar penelusuran kasus ini tak sebatas hanya pengadaan tanah tahun 2019.

Dalam berbagai rapat pembahasan anggaran, Eneng telah mempertanyakan besaran anggaran pengadaan tanah di Sarana Jaya. Ia sempat bertanya apakah bisa rusun DP 0 rupiah dibangun di tanah milik Pemprov DKI untuk menghemat anggaran.

Kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Sarana Jaya ini terungkap setelah KPK menetapkan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan sebagai tersangka. Gubernur Anies Baswedan pun telah menonaktifkan Yoory dan menggantinya dengan Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

PSI menilai proyek pengadaan tanah perlu perhatian lebih lantaran anggarannya yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Eneng menuding proses pengadaan tanah di DKI tak transparan. “Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga semuanya dilakukan secara tertutup dan offline,” tutur dia.

Baca juga: DKI: Yoory C Pinontoan Belum Dipecat, Baru Dinonaktifkan dari Sarana Jaya

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, target jumlah rusunami dalam program rumah DP Nol rupiah sebanyak 232.214 unit. Eneng mengatakan hingga kini realisasinya kurang dari 1.000 unit.