TEMPO.CO, Jakarta - Yoory Corneles Pinontoan yang tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah DP Nol rupiah belum dipecat dari jabatan Direktur Sarana Jaya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Riyadi mengatakan sebabnya status kasus yang menyeret Yoory itu masih penyidikan.
"Ini kan keputusan hukumnya belum ada, ini masih proses penyidikan. Kalau belum diputus salah masa ditindak, kan belum. Jadi nanti nunggu ada kepastian hukum, makanya sifatnya non aktif saja," kata Riyadi seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin, 8 Maret 2021.
Gubernur DKI Anies Baswedan telah menonaktifkan Yoory C.Pinontoan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Sarana Jaya. Pencopotan itu dilakukan setelah adanya penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 5 Maret 2021.
Hal tersebut diputuskan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Riyadi juga belum bisa memastikan apakah Pemprov DKI akan memberikan bantuan hukum kepada Yoory C. Pinontoan atau tidak. Namun dia mengaku akan melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: PDIP Minta Anies Baswedan Segera Cari Pengganti Yoory di Sarana Jaya
"Saya kira mungkin ada, nanti saya berkoordinasi dengan biro hukum. Tapi secara aturan memang SDM BUMD dimungkinkan untuk mendapat bantuan hukum," kata Riyadi.
Dengan penonaktifan Yoory, selanjutnya Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama tiga bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur dengan opsi dapat diperpanjang.
Yoory C Pinontoan telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016 setelah sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karier sejak tahun 1991.
KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program rumah DP Nol Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.
Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga digelembungkan (markup), salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 m2 yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 2019.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga anti rasuah telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, Yoory Corneles (YC) selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA).
Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar.
Indikasi kerugian negara sebesar Rp100 miliar terjadi karena ada selisih harga tanah Rp5.200.000 per meter persegi (m2) dengan total pembelian Rp217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun.
Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.
Terkait sengkarut kasus markup pembelian tanah ini, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Di antaranya di rumah YC dan kantor pusat Sarana Jaya. Penggeledahan dilakukan pada Rabu, 3 Maret 2021 lalu.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan KPK sudah melakukan penyidikan terhadap kasus pembelaian lahan oleh Sarana Jaya itu. Namun Ali belum membeberkan dengan detail. "Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Ali.
