TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta memenangkan sengketa informasi publik terkait penanggulangan banjir di Ibu Kota. Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta disebut memutuskan perkara ini pada Kamis, 4 Maret 2021.

"Dan memerintahkan agar informasi publik terkait mekanisme penanggulangan banjir Jakarta harus dibuka kepada publik," bunyi keterangan tertulis yang diunggah dalam laman resmi LBH Jakarta, bantuanhukum.or.id, pada Senin, 8 Maret 2021.

LBH Jakarta mengajukan sengketa informasi publik penanggulangan bencana banjir sejak 17 Januari 2020. LBH mengajukan 20 butir informasi penanggulangan banjir di DKI Jakarta yang didasarkan pada mekanisme penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007.

Baca juga: Soal Banjir, Riza Patria Bantah Penilaian Pemerintah DKI Tak Unggah Keseluruhan Data

Dalam proses permohonan sengketa informasi publik hingga proses mediasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan 17 informasi dari 20 informasi publik. Namun, mereka tidak memberikan 3 informasi lainnya.

Adapun 3 informasi publik yang tidak diberikan oleh PPID Pemerintah DKI adalah dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir; dokumen ihwal dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir; dan dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian pasca banjir.

Menurut LBH Jakarta, Majelis Komisioner menyatakan bahwa informasi publik yang dimohonkan dikategorikan sebagai informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak.

"Selain itu, Majelis Komisioner juga membantah dengan tegas dalil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menyatakan bahwa jika permohonan informasi harus diajukan melalui mekanisme riset, karena sejak awal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyatakan hal tersebut bahkan memberikan 17 dari 20 butir informasi publik yang dimohonkan," bunyi rilis LBH Jakarta.

M YUSUF MANURUNG