Minta Jalur Sepeda Permanen Dievaluasi, Begini Alasan Ketua Komisi B DPRD DKI

Reporter

Adam Prireza

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 10 Maret 2021 20:00 WIB

Warga terlihat menikmati fasilitas jalur sepeda permanen yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta pada Ahad, 28 Februari 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan perlu ada evaluasi terhadap pengadaan jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Menurut Abdul, evaluasi bertujuan untuk melihat seberapa efektif jalur sepeda permanen itu.

Abdul membantah jika dirinya disebut tidak setuju dengan adanya jalur sepeda. “Saya sangat setuju dengan program ini. Tentunya kan harus dievaluasi, misalnya ini kan sekarang permanen jalurnya. Padahal pada jam tertentu itu sangat sedikit sekali pengguna sepeda,” kata Abdul saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu, 10 Maret 2021.

Padahal, pada waktu yang sama, jumlah pengguna sepeda motor jauh lebih banyak. Abdul menyarankan agar jalur khusus sepeda itu dibuat fleksibel. Misalnya, pada waktu-waktu di mana banyak pesepeda, jalur khusus tersebut diperluas. Jika pada jam sepi pesepeda, jalur tersebut dapat diperkecil.

Baca juga: Jalur Sepeda Diterobos Motor, Dishub DKI: Tunggu Pembangunan Lajur Rampung

Hal itu, menurut dia, dapat didasari dengan survei yang dilakukan pada kurun waktu tertentu untuk melihat pada jam berapa pesepeda ramai di jalan protokol. “Jangan sampai kita bikin ini (jalur sepeda) mubazir. Dana yang dikeluarkan sudah banyak, ternyata pesepeda yang pakai di jam-jam tertentu juga tidak ada atau hanya 1-2 saja,” ujar dia.

Advertising
Advertising

Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menargetkan pembangunan jalur sepeda permanen sepanjang 11,2 kilometer rampung pada Maret 2021. Adapun pembangunan jalur sepeda yang terbentang dari Bundaran Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia itu diperkirakan memakan biaya sekitar Rp 30 miliar, dari pendanaan pihak ketiga. "Saat ini sudah dalam proses konstruksi," kata Syafrin.

Pemerintah DKI berencana mengembangkan jalur sepeda tahun 2019 sampai 2030 sepanjang 578,8 km. Jalur sepeda yang sudah terbangun sepanjang 63 km pada 2019. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bakal meningkatkan koordinasi dengan polisi untuk mengawasi pelanggaran di jalur sepeda. Ia berharap pengendara motor tidak melintasi jalur yang dikhususkan untuk sepeda itu.

Riza Patria mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan panjang jalur sepeda di Ibu Kota. Dengan kebijakan itu diharapkan semakin banyak masyarakat yang menggunakan sepeda bukan hanya untuk olahraga, melainkan juga transportasi. "Ke depan kami harapkan sebagai alat transportasi," ujarnya.

ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI

Berita terkait

Polisi Larang Sepeda Listrik Beroperasi di Jalan Raya

2 jam lalu

Polisi Larang Sepeda Listrik Beroperasi di Jalan Raya

Polres Mukomuko, Bengkulu, melarang sepeda listrik beroperasi di jalan raya usai menerima laporan pengguna kendaraan bermotor yang terganggu

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

4 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

11 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

21 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

32 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

39 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

41 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

43 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

44 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

44 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya