TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan banyak menerima aduan pemotongan bantuan sosial atau bansos tunai dari wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Warga yang mendapatkan potongan, kata Rani, sebagian besar tidak berani melapor karena merasa telah dibantu mendapatkan bantuan sosial itu. "Masyarakat menerima potongan itu karena merasa daripada tidak dapat sama sekali," kata Rani melalui pesan singkatnya, Kamis, 11 Maret 2021.

Bantuan sosial tunai (BST) Rp 300 ribu per bulan yang diberikan pemerintah untuk warga terdampak pandemi Covid-19, kata Rani, bisa disunat hingga Rp 200 ribu. Walhasil penerima bantuan tunai hanya menerima Rp 100 ribu bantuan dari pemerintah. Pemerintah memberikan bansos tunai selama empat bulan.

Bansos tunai yang diberikan Pemerintah DKI ditujukan kepada 1,1 juta kepala keluarga yang terkena dampak pandemi Covid-19. Bantuan tunai dari DKI disalurkan melalui rekening Bank DKI. Sedangkan Kementerian Sosial menyalurkan bansos tunai kepada 750 ribu kepala keluarga melalui PT Pos Indonesia.

Baca juga: Wagub Riza Patria Tak Tutup Kemungkinan Beri Sanksi Warga yang Salahgunakan BST

Politikus Gerindra itu berharap pemotongan bansos tunai dari pemerintah yang diduga dilakukan oleh ketua lingkungan seperti RT/RW ini diselidiki. "Banyak masyarakat yang mengadukan terjadi pemotongan dana bantuan sosial langsung oleh pihak RT/RW," kata Rani.