TEMPO.CO, Jakarta - DPRD Kota Bogor batal menggulirkan hak interpelasi untuk Wali Kota Bogor Bima Arya. Dalam rapat Badan Musyawarah DPRD hari ini, diputuskan bahwa rekomendasi Panitia Khusus Pengawasan Covid-19 berupa poin-poin catatan perbaikan diteruskan pengawasannya oleh Komisi terkait.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, usul hak interpelasi yang merupakan salah satu poin catatan diserahkan kepada masing-masing anggota sesuai Peraturan Pemerintah dan Tata Tertib DPRD. "Hingga Jumat sore, belum ada anggota yang mengajukan usulan hak interpelasi," ujar dia.

Baca juga: DPRD Bogor Akan Interpelasi Bima Arya Soal Penanganan Covid-19

DPRD, kata Atang, menghargai berbagai upaya pemerintah Kota Bogor dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19. "Ada banyak hal yang sudah dicapai, meskipun masih banyak juga hal-hal yang perlu diperbaiki," kata dia.

Menurut Atang, ada 6 poin besar yang disampaikan oleh Pansus Pngawasan Covid-19. Enam poin itu adalah penanganan kesehatan, penanganan sektor pendidikan, program ekonomi, program bantuan sosial, pelaksanaan PSBB hingga PPKM, serta perbaikan penguatan regulasi.

Untuk bantuan sosial, pemerintah diminta untuk melakukan sinkronisasi data warga tidak mampu dan warga terdampak Covid-19. Sehingga bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran.

Pansus juga mencatat ketersediaan ambulans masih terbatas untuk mobilitas angkutan warga Bogor yang positif Covid-19, hasil tes swab PCR masih menunggu lama sehingga dikhawatirkan menjadi faktor penyebaran Covid-19 semakin tinggi.

Adapun di bidang pendidikan, pemerintah diminta menyediakan wifi gratis di tiap RW. Hal ini karena kesiapan orang tua untuk menyediakan fasilitas tersebut terbatas.

Sebelumnya DPRD berencana mengajukan hak interpelasi kepada Wali Kota Bogor Bima Arya. "Usul hak interpelasi tersebut akan dibicarakan dalam rapat pansus, Jumat besok, untuk diputuskan apakah jadi digulirkan atau tidak," kata Ketua DPRD Kota Bogor Atang Tristianto di Bogor, Kamis, 11 Maret 2021.