Keluarga Anggota DPRD DKI Diberi Vaksin Covid-19, Wagub: Nanti Dicek

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Kamis, 18 Maret 2021 14:59 WIB

Ilustrasi Vaksin Covid-19. REUTERS/Dado Ruvic

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bakal memeriksa informasi vaksin Covid-19 yang diterima keluarga anggota DPRD DKI.

Menurut Riza, proses vaksinasi Covid-19 belum dibolehkan untuk keluarga legislator Kebon Sirih.

Wagub DKI Riza mengaku baru mendengarkan suami atau istri anggota DPRD yang tidak menjadi prioritas mendapatkan suntikan pemicu kekebalan tubuh terhadap virus Corona itu. "Saya baru dengar ya, nanti saya cek," kata Riza di Balai Kota DKI, Kamis, 18 Maret 2021.

Politikus Gerindra itu memastikan seluruh warga Ibu Kota akan mendapatkan vaksin sesuai tahapan dan urutan. "Kecuali yang tidak memenuhi syarat."

Tahapan pertama akan diberikan kepada tenaga kesehatan, pedagang, tenaga pendidik, lanjut usia dan anggota TNI-Polri. "Yang belum berhak bersabar," ujarnya. "Tidak usah khawatir pada waktunya akan menerima. Sebelum dan sesudah vaksin tetap patuhi protokol kesehatan."

Anggota DPRD DKI menjalani proses vaksinasi Covid-19 tahap kedua mulai hari ini hingga Kamis, 16-18 Maret 2021. Plt Sekretariat DPRD DKI, Hadameon Aritonang, mengatakan vaksinasi tahap kedua hari ini diperuntukkan bagi anggota DPRD bersama keluarga.

Baca juga : Anies Baswedan Sebut Target DKI Beri 10 Juta Vaksin Covid-19 di Forum Dunia C40

Advertising
Advertising

"Vaksinasi kedua sekarang untuk anggota dewan dan istri atau suami," kata Hadameon saat dihubungi wartawan di Balai Kota DKI, Selasa, 16 Maret 2021.

Ombudsman Jakarta Raya menyatakan bakal memanggil Dinas Kesehatan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada keluarga anggota DPRD DKI.

"Nanti kami akan memeriksa Dinkes DKI Jakarta kalau sampai dewan memberi ke keluarganya. Itu mal administrasi. Jelas itu," kata Ketua Ombudsman Jakarta Teguh Nugroho saat dihubungi wartawan di Balai Kota DKI, Selasa, 16 Maret 2021.

Teguh menuturkan dalam petunjuk teknis proses vaksinasi sudah dijelaskan bahwa prioritas vaksin untuk pelayan publik, buka keluarga dewan. "Istri itu bukan pelayan publik," ujarnya. "Ini sudah ngaco banget DPRD."

Ia menyebut legislator Kebon Sirih telah mengambil hak orang lain yang lebih membutuhkan vaksin Covid-19. "Itu sudah mengambil jatah orang yang berhak. Harus punya rasa malu lah anggota DPRD DKI."

IMAM HAMDI

Berita terkait

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

4 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

11 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

21 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

32 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

38 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

40 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Geledah Rumah Helena Lim, Kasus Apa? Ini Profil Crazy Rich PIK dan Sederet Kontroversinya

42 hari lalu

Kejaksaan Agung Geledah Rumah Helena Lim, Kasus Apa? Ini Profil Crazy Rich PIK dan Sederet Kontroversinya

Crazy rich PIK Helena Lim menjadi sorotan lantaran rumahnya digeledah Kejaksaan Agung, dugaan kasus korupsi izin tambang timah. Siapakah dia?

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

43 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

44 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

44 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya