Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di Kabupaten Bogor, Ombudsman: Ada Pelanggaran

Selasa, 23 Maret 2021 21:17 WIB

Murid kelas XI melakukan kegiatan belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan di SMAN 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 18 Maret 2021. Sebanyak 170 sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di tengah pandemi virus corona. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Jakarta Raya mendapati sejumlah pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di Kabupaten Bogor. Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor kesulitan menegakkan juknis, penyediaan sarana dan prasarana, serta menjalankan pengawasan.

Dari sidak Ombudsman Jakarta Raya di beberapa sekolah Bogor didapati tidak ada pemeriksaan tes usap atau swab antigen ataupun cek kesehatan kepada para guru. Teguh menduga pemerintah daerah tak punya cukup anggaran untuk menggelar tes tersebut sebelum uji coba sekolah tatap muka.

"Karena banyaknya sekolah yang dilibatkan di dalam percontohan PTM tersebut," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 23 Maret 2021.

Ombudsman menyoroti surat keputusan penetapan PTM di Kabupaten Bogor yang berlaku untuk seluruh tingkat pendidikan, dari SD-SMA, termasuk Pendidikan Agama Islam. SK itu dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Isinya, 170 sekolah di Kabupaten Bogor diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Padahal, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Pelaksanaan PTM di Masa Covid-19 tertulis, penetapan PTM untuk pendidikan menegah atas diterbitkan Pemerintah Provinsi, pendidikan dasar oleh Kabupaten atau Kota, dan pendidikan agama Islam oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Advertising
Advertising

Teguh menerangkan, banyaknya sekolah yang terlibat dalam percontohan pembelajaran tatap muka juga berdampak pada minimnya pengawasan. Ombudsman Jakarta Raya mendapati sekolah tak steril dari pedagang kaki lima yang membuka lapak persis di depan gedung.

"Juga sekolah yang siswanya melakukan kegiatan belajar dan olahraga tanpa menggunakan masker," ucap dia.

Ombudsman juga menyoroti cara peserta didik menggunakan kendaraan umum saat berangkat ataupun pulang sekolah.

Baca juga: Akhirnya Kota Bekasi Izinkan 110 Sekolah Memulai Belajar Tatap Muka, tapi..

Teguh mempertanyakan cara Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan anak bisa saling menjaga jarak saat naik kendaraan umum pada saat pembelajaran tatap muka dimulai. "Bagaimana memastikan peserta didik bisa menjaga jarak atau langsung pulang ke rumah tanpa mampir dulu ke tempat lain?" ujarnya.

Berita terkait

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

1 hari lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

2 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

2 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

2 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

2 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

3 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tanggal Merah Mei 2024, Hari Libur Apa Saja?

4 hari lalu

Tanggal Merah Mei 2024, Hari Libur Apa Saja?

Pada Mei 2024, ada beberapa hari libur atau tanggal merah

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

5 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Tunggu Jawaban BRIN, Ratusan Warga Tangsel dan Kabupaten Bogor Kembali Gelar Unjuk Rasa

12 hari lalu

Tunggu Jawaban BRIN, Ratusan Warga Tangsel dan Kabupaten Bogor Kembali Gelar Unjuk Rasa

Warga berencana tetap menggelar unjuk rasa, bila BRIN tak memenuhi permintaan mereka.

Baca Selengkapnya

Penutupan Jalan BRIN, Ratusan Petugas Gabungan Dikerahkan Antisipasi Unjuk Rasa Warga

12 hari lalu

Penutupan Jalan BRIN, Ratusan Petugas Gabungan Dikerahkan Antisipasi Unjuk Rasa Warga

Perwakilan warga yang menolak penutupan jalan BRIN, Rojit mengatakan unjuk rasa ketiga kalinya ini akan digelar di depan kantor BRIN.

Baca Selengkapnya