Gubernur Banten Kritik Pusat Soal Larangan Mudik tapi Wisata Boleh Buka

Jumat, 9 April 2021 13:58 WIB

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH).

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Banten Wahidin Halim mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik namun tetap membolehkan tempat wisata buka.

Menurut mantan Wali Kota Tangerang dua periode tersebut, melarang mudik namun tetap mengizinkan pariwisata buka akan berimbas pada terjadinya kerumunan di berbagai tempat wisata dan risiko penularan Covid-19 menjadi tinggi.

“Harusnya kebijakan satu saja, dilarang ya dilarang udah. Kalau satu dilarang satu dibolehkan, ini akan membuat kesulitan bagi pemerintah daerah. bagaimana nanti implementasinya,” ujar Wahidin Kamis, 8 April 2021.

Menurut Wahidin, ketika dua kebijakan tersebut diberlakukan maka dipastikan daerah akan pusing dalam melaksanakan impelementasinya di lapangan. "Kalau di pantai bagaimana ngatur protokol kesehatannya? Ini kan menimbulkan persoalan bagi kami," katanya.

Wahidin mengaku bingung bagaimana menerapkan protokol kesehatan terhadap para wisatawan, di tengah banyaknya tempat wisata dan banyaknya pengunjung yang datang.

Advertising
Advertising

Baca juga: Cara Pemprov DKI Mengawasi ASN yang Nekad Mudik Dipastikan Bakal Ketahuan

“Orang mandi di pantai bagaimana ngatur prokesnya. Ini menimbulkan persoalan kita di daerah dalam menata prokesnya,” katanya.

Menurut Wahidin, berkaca pada tahun pertama pandemi Covid-19, destinasi wisata dipenuhi wisatawan domestik sehingga pengaturan penerapan disiplin protokol kesehatan sangat sulit dilaksanakan. Meski sudah memperketat protokol kesehatan, tidak mungkin Satgas Covid-19 bisa mengontrol seluruh tempat wisata di wilayah banten.

Apalagi, menurutnya, pengunjung yang datang ke sejumlah wisata di Banten bukan hanya wisatawan lokal, namun juga banyak dari luar daerah banten seperti wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Selama pandemi Covid-19 masyarakat yang sudah bosan di rumah pasti akan pergi untuk berlibur sehingga akan membuat orang membeludak di tempat wisata. “Dari kampung-kampung dari gang-gang, masyarakat udah kegerahan lalu lari ke pantai lewat ojek, jalan kaki, bagaimana nanganinnya,” katanya.

Wahidin mengatakan, program vaksinasi terhadap masyarakat Banten baru menyentuh angka 330 ribu orang. Sementara, jumlah penduduk Banten hampir mencapai 12 juta. Apalagi hingga saat ini vaksin belum dikirim lagi oleh pemerintah pusat. “Vaksin susah juga, mau beli di mana?, siapa yang melakukan pengadaan?” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memperkirakan ada lonjakan kunjungan di destinasi wisata dekat perkotaan pada masa libur Lebaran 2021. Sebab, pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik. WASIUL ULUM

Berita terkait

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

13 jam lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

21 jam lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

1 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

1 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Mudik Hemat Bersama All-New Yaris Cross

2 hari lalu

Mudik Hemat Bersama All-New Yaris Cross

Dengan 1 liter bahan bakar mampu menempuh jarak 31 kilometer. dipadukan dengan tenaga elektrik, jadi semakin irit. Keluarga juga nyaman karena di atap terdapat Panoramic Glass Roof with Power Sunshade.

Baca Selengkapnya

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

2 hari lalu

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.

Baca Selengkapnya

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

3 hari lalu

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.

Baca Selengkapnya

Evaluasi Angkutan Lebaran 2024, MTI Minta Pemerintah Lakukan Pengawasan Angkutan Gelap

4 hari lalu

Evaluasi Angkutan Lebaran 2024, MTI Minta Pemerintah Lakukan Pengawasan Angkutan Gelap

Wakil Ketua MTI Djoko Setijowarno memaparkan catatan evaluasi transportasi selama momentum Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Kemenag Fasilitasi Ribuan Warga Balik ke Tempat Kerja setelah Mudik

5 hari lalu

Kemenag Fasilitasi Ribuan Warga Balik ke Tempat Kerja setelah Mudik

Kemenag mamfasilitasi ribuan warga untuk balik dari kampung ke tempat kerja mereka di Jakarta setelah mudik.

Baca Selengkapnya

Penumpang Masih Padati Stasiun di KAI Daop 9 Jember hingga Sepekan Pasca Lebaran

7 hari lalu

Penumpang Masih Padati Stasiun di KAI Daop 9 Jember hingga Sepekan Pasca Lebaran

Penumpang kereta api di wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 9 Jember masih cukup tinggi.

Baca Selengkapnya