JAKARTA- Gubernur Anies Baswedan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dalam rapat paripurna pada Senin kemarin, 20 April 2021. Ada tiga indikator makro yang Anies sampaikan dalam pidatonya, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator Ekonomi, dan indikator sosial tahun 2020.

Berikut isi lengkap paparan Anies tentang tiga indikator itu:

1. Indeks Pembangunan Manusia.

Anies mengatakan dalam lingkup Indeks Pembangunan Manusia, kinerja pembangunan manusia di DKI Jakarta pada 2020 tercatat sebesar 80,77, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 80,76. Anies mengatakan IPM DKI Jakarta tertinggi di Indonesia di tengah kondisi pandemi Covid-19. Selain itu, Jakarta menjadi satu-satunya provinsi dengan nilai IPM di atas 80. “Capaian dimensi Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta tahun 2020 sangat baik,” ujar Anies dalam pidatonya.

Pada dimensi kesehatan, yaitu umur harapan hidup, di Jakarta mencapai 72,91 tahun. Meningkat tipis dari tahun sebelumnya 72,79 tahun. Sedangkan dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah di Ibu Kota mencapai 12,98 tahun, meningkat dari 12,97 dari tahun 2019, sedangkan rata-rata lama sekolah mencapai 11,13 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 11,06 tahun.

Pada dimensi ekonomi, pengeluaran per kapita yang disesuaikan warga DKI Jakarta mencapai Rp 18,23 juta per tahun. Angka itu turun sebesar 1,62 persen jika dibandingkan 2019 sebesar Rp 18,35 juta. “Pandemi akibat virus Covid-19 yang masuk mulai Maret 2020, berdampak sedemikian besar terhadap perekonomian bahkan kegiatan sosial, telah membuat daya beli masyarakat melemah sehingga pengeluaran konsumsi masyarakat menurun,” kata Anies.

2. Indikator Ekonomi

Di tengah pandemi Covid-19, Anies Baswedan mengatakan perekonomian di Jakarta tahun 2020 menunjukkan kinerja yang membaik akibat perekonomian global yang juga membaik. Pada 2020 pertumbuhan ekonomi di Jakarta mengalami kontraksi sebesar minus 2,36 persen. Menurut Anies, pandemi sejak pertengahan Maret menyebabkan permintaan agregat domestik terkontraksi. “Dari sisi pengeluaran, kontraksi perekonomian terjadi pada seluruh komponen kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) yang tumbuh sebesar 1,60 persen.”

Konsumsi rumah tangga yang merupakan motor pertumbuhan dari sisi pengeluaran mengalami kontraksi akibat menurunnya daya beli masyarakat. Demikian juga untuk komponen lain, seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor, dan impor.

Selain itu, Anies mengatakan pandemi Covid-9 juga mengubah pola inflasi tahun 2020 di Ibu Kota. Pembatasan kegiatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Aktivitas ekonomi yang turun, kata dia, dapat dilihat dari angka inflasi yang cukup rendah. “Inflasi di DKI Jakarta selama Januari–Desember tahun 2020 sebesar 1,59 persen, lebih rendah dibandingkan laju inflasi periode yang sama pada tahun 2019 yaitu 3,23 persen,” kata Anies.

3. Indikator Sosial

Jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada September tahun lalu tercatat sebesar 496,84 ribu orang atau 4,69 persen. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, yaitu sebesar 362,30 ribu orang atau 3,42 persen. Pandemi Covid-19, kata Anies, menjadi faktor penyebab kenaikan itu.

Meski begitu, Anies Baswedan mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. “Serta jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin nasional sebesar 27,55 juta orang atau 10,19 persen.”

Baca: Kritik Pertanggungjawaban Anies Baswedan, Fraksi PDIP Sampaikan Sembilan Poin