Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengkritik kebijakan pengetatan hingga larangan mudik pemerintah yang diperkirakan tidak akan efektif menekan penularan Covid-19. "Kebijakan itu dibuat berdasarkan pikiran sempit pemerintah," kata Pandu saat dihubungi, Jumat, 23 April 2021.

Menurut Pandu, pemerintah tidak memahami cara menanggulangi wabah. Dalam menekan wabah ini yang harus dilakukan adalah membatasi mobilitas penduduk. "Jadi bukan masalah mengetatkan atau melarang mudik."

Pemerintah mengetatkan perjalanan orang dalam dua gelombang pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021. Sedangkan pada periode 6-17 Mei mendatang pemerintah melarang mudik lebaran.

Saat pengetatan perjalanan orang pemerintah hanya meminta penumpang kereta, udara dan laut melengkapi syarat admistrasi berupa hasil tes antigen atau GeNose.

Pandu mengatakan larangan mudik percuma dilakukan karena tidak menghentikan mobilitas. Sebabnya, pemerintah masih membuka tempat wisata dalam kota yang nantinya bisa dikunjungi masyarakat.

"Mudik dilarang tapi mobilitas warga tetap tinggi di dalam kota untuk berwisata maupun silaturahmi. Apa bedanya?"

Kewajiban pemerintah dalam menanggulangi wabah ini adalah benar-benar mencegah tingginya mobilitas baik saat mudik maupun selama libur lebaran. Selain itu, pemerintah perlu membangun kesadaran menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, yang kini mulai diabaikan.

Mengkritik larangan mudik, Pandu mewanti-wanti pemerintah agar belajar dari peningkatan kasus Covid-19 di India, yang telah menurun dan warganya abai karena dilonggarkan. "Akhirnya terjadi gelombang kedua yang dahsyat." Saat ini penambahan kasus Covid-19 di India telah mencapai 300 ribu kasus per hari.

Baca: SIKM, Pakar Transportasi Sarankan Pemerintah DKI Segera Terapkan Syarat