Klaster Perkantoran Meroket, DPRD: Konsekuensi Dilonggarkan

Rabu, 28 April 2021 14:04 WIB

Petugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta melakukan Penyegelan pada ruangan di salah satu kantor terkait tidak menjalankan pencegahan pelaksanaan protokol kesehatan di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2020. Sebanyak 77 perusahaan ditutup sementara karena Covid-19 dan 46 perusahaan ditutup sementara karena tidak menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan kenaikan kasus Covid-19 dari klaster perkantoran adalah dampak pelonggaran kapasitas menjadi 50 persen.

"Ini wajar karena konsekuensi dilonggarkan jadi interaksi bertambah, dan yang positif pasti naik," kata Mujiyono saat dihubungi, Rabu, 28 April 2021.

Selain mobilitas yang meningkat karena kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, angka Covid-19 kembali merangkak naik karena masyarakat mulai abai.

Sebagian masyarakat tidak lagi menganggap Covid-19 sebagai momok menakutkan. Masyarakat juga sudah bisa mengantisipasi jika terpapar Covid-19 tindaklanjutnya seperti apa.

"Jadi tidak seperti awal yang kita belum banyak tahu. Sekarang orang tahu kalau terkena Covid-19 upayanya apa saja yang harus dilakukan," ujarnya.

Sebagian kalangan juga sudah jenuh menghadapi wabah ini yang berjalan lebih dari setahun. Mujiyono menuding sektor usaha banyak yang melanggar PPKM Mikro maksimal 50 persen dari kapasitas. "Lihat saja sekarang jalanan sudah penuh."

Advertising
Advertising

Politikus Demokrat itu menilai protokol kesehatan semakin diabaikan karena sebagian pekerja yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 mengira mereka sudah kebal. "Karena terlalu PD maka dia ceroboh. Padahal Prokes harus tetap dijaga ketat meski sudah divaksin," ujarnya.

Mujiyono berharap Pemprov DKI Jakarta mengetatkan pengawasan protokol kesehatan di perkantoran maupun di area publik lainnya. Jangan sampai, kata dia, gelombang kedua Covid-19 terjadi di Indonesia.

"Sekarang hanya bisa berharap vaksinasi dipercepat dan pengawasan ditingkatkan. Sebab kenaikan yang sekarang terjadi wajar sebagai dampak keputusan pelonggaran yang kita pilih," ucapnya.

Pemerintah DKI Jakarta sebelumnya meminta masyarakat mewaspadai klaster perkantoran. Sebabnya selama April ini jumlah pekerja yang terpapar Covid-19 dari klaster perkantoran meningkat.

"Jumlah kasus konfirmasi Covid-19 pada klaster perkantoran dalam seminggu terakhir mengalami kenaikan," tulis akun instagram @dkijakarta, Ahad, 25 April kemarin.

Jumlah kasus aktif dari klaster perkantoran mencapai 425 kasus dari 177 perkantoran yang tercatat dalam periode 12-18 April 2021. Padahal sepekan sebelumnya, pada 5-11 April 2021, hanya terdapat 157 kasus positif Covid-19 di 78 perkantoran.

Baca juga: Klaster Perkantoran Naik, Disnaker DKI: Banyak yang Tidak Taat Prokes Lagi

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

5 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

17 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

27 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

38 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

44 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

46 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

49 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

50 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

50 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya