Uji Coba Belajar Tatap Muka di 85 Sekolah Selesai, Ini Evaluasi Dinas Pendidikan

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 30 April 2021 21:09 WIB

Suasana uji coba pembelajaran tatap muka hari pertama di SDN Kenari 08 pagi, Jakarta, Rabu, 7 April 2021. Pemerintah Provinsi DKI melakukan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas di 100 sekolah mulai 7 April hingga 29 April 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Skema yang akan diterapkan adalah pembelajaran tatap muka secara bergantian di dalam ruangan maksimum 50 persen dari kapasitas ruangan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Jakarta - Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan telah mengevaluasi secara keseluruhan pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM), juga dikenal belajar tatap muka di 85 sekolah yang dimulai sejak 7-29 April 2021 lalu.

"Hasil evaluasi ada beberapa poin. Tapi secara keseluruhan berjalan baik," kata Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah saat dihubungi, Jumat, 30 April 2021.

Taga menuturkan uji coba pembukaan sekolah tahap pertama kemarin disambut antusias guru, siswa hingga orang tua. Namun, kata dia, ada beberapa catatan terkait dengan penerapan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker yang tidak tepat dari peserta didik dan tenaga pendidik.

"Ada juga evaluasi pengaturan setelah proses pembelajaran selesai agar tidak berkerumun. Karena banyak siswa setelah belajar suka ngobrol bersama teman-temannya," ucapnya.

Selain itu, saat uji coba kemari ada sejumlah sekolah yang mempelajari proses blended learning atau sistem belajar campuran antara daring dan luring. Menurut dia, sejumlah sekolah mengaku belum bisa maksimal menerapkan sistem belajar blended learning.

"Tapi secara keseluruhan catatan kami baik," ujar Taga kembali menegaskan. Yang terpenting, kata dia, dalam proses uji coba tatap muka ini tidak ditemukan kasus penularan Covid-19 baik dari siswa maupun tenaga pendidik.

Advertising
Advertising

"Tentu ini merupakan hasil kerja sama semua stakeholder dalam menerapkan protokol kesehatan termasuk bantuan Dinkes, Dishub hingga Satpol PP," ucapnya.

Setelah proses tahap pertama uji coba pembukaan sekolah ini dibuka, kata Taga, Disdik menyerahkan kembali keputusan untuk diteruskan atau tidak kepada 85 sekolah. Jadi, jika ingin diteruskan proses belajar tatap muka ini, maka sekolah wajib menandatangani Pakta Integritas bahwa mereka siap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Pakta integritas itu poinnya menguatkan protokol kesehatan jika memang ingin meneruskannya uji coba belajar tatap muka," ujarnya.

IMAM HAMDI
Baca juga : Anak-anak di Spanyol Belajar Tatap Muka di Pantai

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

2 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

15 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

16 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

16 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

31 hari lalu

Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

Kepala Kejati Sumbar Asnawi bepergian dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi ke Arab Saudi mendapat sorotan. Ada apa?

Baca Selengkapnya

Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

44 hari lalu

Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

Disdik DKI jakarta telah menyiapkan posko pelayanan untuk program KJMU. Tujuannya, untuk memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

48 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

48 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

49 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.

Baca Selengkapnya