TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah meminta Gubernur DKI Anies Baswedan menonaktifkan Kepala Dinas Sumber Daya Air Yusmada Faizal. Hal ini berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi DKI terhadap Yusmada dalam kasus dugaan korupsi pembelian alat berat saat dia menjadi Kepala Dinas Bina Marga di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Trubus mengatakan kasus yang menjerat Yusmada Faizal lebih berat dari kasus pelecehan yang dilakukan anak buah Anies lainnya yaitu Blessmiyanda.

"Seharusnya kalau berpatokan pada kasus Bless itu semua harus kena sanksi tegas apalagi ini korupsi. Minimal dinonaktifkan dulu agar lebih fokus," kata pengamat dari Universitas Trisakti ini saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 30 April 2021.

Pencopotan, kata Trubus, akan membuat pemeriksaan yang dilakukan kejaksaan lebih baik tanpa intervensi. "Artinya kan jangan sampai dia punya kekuasaan yang mampu menghilangkan alat bukti. Apalagi ini publik sudah tahu, artinya kan harus diberi kesempatan agar publik turut mengawasi," ucapnya.

Trubus mengapresiasi langkah kejaksaan yang melakukan pemeriksaan ini. Mengingat, kata dia, selama ini dugaan-dugaan tindakan korupsi di Jakarta tinggi dan hampir tidak tersentuh.

"Padahal ada kerjasama dengan KPK, akhirnya membuat publik mencurigai ada sesuatu yang salah karena selama ini Pemprov DKI kesannya sangat sakti dalam arti penegak hukumnya hampir gak pernah menyentuh, terkecuali kan dulu Sanusi yang kena kasus reklamasi ya, sama terakhir kasus DP Rp0 Sarana Jaya itu oleh Yoori Corneles Pinontoan," ucap Trubus.

Kejati DKI saat ini tengah melakukan pemeriksaan kasus dugaan korupsi pembelian alat berat di masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Yusmada Faizal yang saat itu merupakan Kepala Dinas Bina Marga akan dimintai keterangan sebagai pemegang kuasa anggaran.