TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mewanti-wanti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak kecolongan berbagai hal yang dapat meningkatkan potensi lonjakan kasus Covid-19.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI Anggara Wicitra menyebut Pemprov DKI sudah kecolongan dengan adanya kerumunan pengunjung Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, serta Taman Margasatwa Ragunan.

“Harusnya Satpol PP sudah diterjunkan untuk membantu pengelola tempat wisata melakukan pengawasan bahkan menutup jika melanggar ketentuan batas maksimal 30 persen,” tutur dia dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 17 Mei 2021.

Anggara mengambil contoh perayaan Kumbh Mela di India, yang mengakibatkan ledakan kasus Covid-19. Penyebaran Covid-19 itu terjadi karena satu orang di Bengaluru, India, yang menularkan virus corona kepada 33 warga lain dalam perayaan Kumbh Mea tersebut.

“Kasus lain di Ahmedabad di mana 10 persen pengunjung acara ternyata positif,” tutur dia.

Lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta pernah terjadi saat libur akhir tahun pada bulan Januari lalu. Tercatat ada peningkatan 34 persen kasus positif Covid-19 di Ibu Kota.

Anggara menyarankan Pemprov melakukan dua lapis langkah antisipasi, yaitu pencegahan dan pengobatan.

Ia menjelaskan, lapisan pencegahan, Puskesmas DKI Jakarta perlu terus melakukan tes swab antigen secara acak di fasilitas umum, seperti pasar dan perkantoran. Menurut dia, tes tersebut harus dilakukan sebelum puncak arus balik, sehingga temuan kasus positif nantinya tidak menumpuk.

Selain itu, tes acak juga perlu dilakukan terhadap warga yang berkunjung ke tempat wisata pada periode libur Lebaran lalu. “Semua pembelian tiket wisata sudah dilakukan secara online, data pengunjung dapat langsung ditelusuri,” kata Anggara.

Adapun pada lapis pengobatan, ia mendorong fasilitas kesehatan agar bersiap menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Salah satunya adalah dengan menambah ruang isolasi, alat kesehatan seperti tangki oksigen untuk ventilator, serta ruang ICU.

Anggara mengatakan hal itu merupakan risiko yang harus diantisipasi. “Jangan sampai kecolongan lagi dan kita kewalahan menghadapi lonjakan kasus pasca lebaran,” ujar dia.

Baca juga: Larangan Mudik, PSI Kritik Pemprov DKI Soal SIKM Mepet dan Minim Sosialisasi