TEMPO.CO, JAKARTA - Sejumlah pejabat di lingkungan DKI Jakarta mengundurkan diri pada masa Gubernur Anies Baswedan. Berdasarkan catatan Tempo, sebagian mengajukan pengunduran diri setelah terjadi perkara yang melibatkan mereka.

Teranyar, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono mengundurkan diri dari jabatannya. Ia sebelumnya dilantik oleh Anies Baswedan bersama dengan 15 pejabat lainnya pada Senin, 8 Juli 2019. Kala itu, Anies melantik 15 pejabat baru eselon II dan satu pejabat tinggi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Mereka merupakan pejabat yang telah lolos seleksi dalam lelang jabatan yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebelumnya. Pujiono adalah pejabat DKI kedua yang mundur pada tahun 2021. Sebelumnya, mantan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada pertengahan Februari lalu.

Berikut adalah daftar pejabat di DKI Jakarta era Anies Baswedan yang mengundurkan diri:

1. Kepala BPAD Pujiono

Pujiono dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Kepala BPAD DKI efektif per 17 Mei 2021. Informasi ini telah dibenarkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Maria Qibtya.

Sementara itu, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengutarakan, Pujiono merasa kurang berhasil menjalankan tugasnya sebagai Kepala BPAD dalam mengurus aset DKI. "Jadi dia merasa kurang sanggup mengatasi persoalan aset kita," ucap dia.

<!--more-->

2. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tsani Annafari

Tsanni Annafari mengundurkan diri dari jabatannya pada pertengahan Februari lalu Tsani berharap keputusannya mengundurkan diri sebagai Kepala Bapenda DKI tidak diperdebatkan. "Tidak perlu diperdebatkan karena menjabat atau tidak menjabat semuanya adalah bentuk penugasan." kata Tsani melalui pesan teks pada Jumat, 26 Februari 2021.

Sebelum menjabat sebagai Kepala Bapenda DKI, Tsani adalah penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi. Tsani mundur dari jabatan penasihat KPK sejak Desember 2019.Ketua komisi bidang pemerintahan DPRD DKI Mujiyono mengatakan Tsani adalah salah satu pejabat DKI yang mendapatkan catatan kinerja sehingga mengundurkan diri. "Termasuk dalam evaluasi," kata politikus Demokrat itu.

3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edi Junaedi

di mengundurkan diri setelah heboh soal anggaran influencer senilai Rp 5 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020 untuk mempromosikan pariwisata ibu kota. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Chaidir mengatakan Edi mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Permintaan tersebut diajukan Edi pada Kamis, 31 Oktober 2019. "Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, Per tanggal 31," ujarnya saat dihubungi, Jumat 1 November 2019.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI saat dipimpin Edi menjadi sorotan karena usulan anggaran senilai Rp 5 miliar untuk influencer luar negeri dalam mempromosikan pariwisata Jakarta. Edi saat itu mengatakan untuk tahun depan Dinas Pariwisata menghapus usulan Rp 5 M yang disebut untuk influencer luar negeri. Dia menyatakan bahwa usulan anggaran Rp 5 miliar itu bukan hanya untuk influencer tapi ada berbagai komponen kegiatan.

"Jadi perlu saya luruskan bahwa Rp 5 miliar itu bukan untuk 5 influencer, tapi ada juga kegiatan-kegiatannya," ujarnya. Edi menambahkan usulan anggaran tersebut kemudian dihapus dari rancangan APBD DKI Jakarta 2020. Alasannya, efesiensi anggaran.

<!--more-->

4. Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Ali setelah kisruh pemberian penghargaan adikarya wisata ke Diskotek Colosseum. "Ya Plt Kadis Pariwisata dan Kebudayaan diganti," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Chaidir saat dihubungi, Selasa 17 Desember 2019.

Alberto baru menjabat sebagai Plt Kadis Pariwisata dan Kebudayaan sejak 1 November 2019. Pemprov DKI Jakarta juga membatalkan pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada Diskotek Colosseum. Alasannya, ada rekomendasi BNN Provinsi DKI untuk meninjau izin diskotek itu setelah terjadi penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam itu.

5. Kepala Bappeda DKI DKI Jakarta Sri Mahendra

Mahendra mengundurkan diri pada Kamis malam, 31 Oktober 2019, di tengah heboh anggaran janggal yang membekap pemerintahan Anies Baswedan. "Seperti diketahui situasi kondisi saat ini yang tentunya membutuhkan kinerja pemerintah yang lebih baik, saya mengajukan pengunduran diri supaya akselerasi Bappeda akan lebih ditingkatkan. Makasih," kata Mahendra di Balai Kota DKI, Jumat 1 November 2019.

Diduga pengunduran diri Mahendra terkait dengan terungkapnya sejumlah anggaran dengan nilai fantastis saat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Anggaran di Dinas Pendidikan, misalnya, yang mengajukan anggaran pengadaan lem Aibon Rp 82,8 miliar dan ballpoint Rp 123 miliar.

6. Lurah Jelambar Agung Tri Atmojo

Agung dicopot dari jabatannya karena memelonco honorer K-2 masuk got yang kemudian videonya menjadi viral. Agung mulai tak lagi menjalankan tugasnya di Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat, sejak 17 Desember lalu. Camat Grogol Petamburan Didit Sumaryanta menyebut posisi Agung untuk sementara digantikan oleh Sekretaris Camat Grogol Petamburan Suhardin. "Jadi saya memberikan surat tugas kepada Pak Suhardin untuk menjadi Plh (pelaksana harian) Lurah Jelambar," kata Didit saat dihubungi Tempo, Selasa, 17 Desember 2019.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan Agung diduga menyalahgunakan wewenangnya terkait dengan tindakan menceburkan pegawai. "Dari hasil pemeriksaan di lapangan memang terindikasi kuat adanya pelanggaran dalam hal ketidakpatutan dalam proses seleksi dengan merendam atau memasukkan teman-teman peserta seleksi (pegawai honorer) ke dalam saluran PHB (penghubung)," ucap Michael di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Desember 2019.

<!--more-->

7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto

Kelik mengundurkan diri dari jabatannya dan memilih bergabung dengan TGUPP Anies Baswedan. Kelik mundur terhitung Senin, 24 Februari 2020. "Iya mundur per Senin," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Chaidir, saat dihubungi, Rabu 26 Januari 2020.

Kelik mempunyai tanggung jawab membangun rumah DP Nol Rupiah yang menjadi janji kampanye Anies. Dinas Perumahan DKI Jakarta menyatakan sebagian besar calon pembeli rumah DP nol rupiah gagal karena sistem seleksi dari bank. Saat ini, baru ada sekitar 100 orang yang telah resmi memiliki hunian di Menara Samawa, hunian pertama program pembelian rumah tanpa uang muka yang dicanangkan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Menara Samawa, yang terdiri atas 780 unit, diresmikan Gubernur Anies pada 31 Agustus 2019 lalu. "Sebenarnya yang mendaftar sudah banyak sekali. Ada 3.000 orang yang terjaring. Namun, sebagian gagal karena sistem pemeriksaan di bank," kata Kepala Dinas Perumahan, Kelik Indrianto di Balai Kota DKI, Jumat, 29 November 2019.

Program DP nol rupiah itu menjadi program unggulan saat Anies dan pasangannya, Sandiaga Uno, berkampanye untuk pemilihan Gubernur DKI 2017. Namun, syarat memiliki rumah DP nol rupiah itu harus memiliki gaji berkisar Rp 4-7 juta.

8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Subejo

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan mundurnya Subejo tidak berpengaruh terhadap penanganan banjir Jakarta. "Gak gak ngaruh," ujar Anies saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu 27 Februari 2020.

Anies mengatakan telah menunjuk Kepala Pelaksana Harian BPBD DKI, yaitu Sabdo Alaf sebagai pengganti sementara. "Plh-nya sudah ada," ujarnya.

Kepala Pusat Data Informasi BPBD DKI, Muhamad Insyaf, membenarkan jika Subejo sudah mundur dari kepala BPBD. Saat ini kepala BPBD DKI dipegang oleh Sabdo Kurnianto selaku kepala pelaksana harian. Insyaf mengatakan PLH tersebut berlaku hingga BPBD DKI memiliki kepala baru.

BACA: Anies Baswedan Instruksikan Camat dan Lurah Sigap Soal Arus Balik, Apa Saja?

ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI | LANI DIANA | TAUFIQ SIDDIQ