TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran Bantuan Sosial Tunai atau bansos tunai Rp 623 miliar untuk pelaksanaan PPKM Darurat.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono memperoleh informasi bantuan sosial PPKM Darurat itu dari penjelasan Kepala Dinas Sosial Premi Lasari dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Edi Sumantri.

Pemprov DKI Jakarta akan memberikan bansos tunai selama dua bulan sesuai dengan permintaan pemerintah pusat. Saat ini, bantuan sosial tersebut tengah dalam tahap persiapan.

"Kalau untuk Kepulauan Seribu sama Jakarta Timur sudah standby. Cuma kan harus nunggu wilayah lain dulu biar barengan," ujar Mujiyono pada Selasa, 13 Juli 2021.

Warga Jakarta akan mendapat BST sebesar Rp 300 ribu per bulan. Namun bantuan untuk dua bulan itu akan diberikan sekaligus pada bulan pertama. "Kata Pak Edi, sekaligus. Jadi Rp 600 ribu, ya," ucap Mujiyono.

Selanjutnya bansos tunai Rp 623 miliar diambil dari refocusing anggaran Dinsos DKI

<!--more-->

Angka bansos tunai Rp 623 miliar itu termasuk dalam dana yang didapat dari hasil refocusing anggaran kegiatan fisik Dinas Sosial DKI Jakarta. Anggaran yang digeser merupakan kegiatan yang tidak mendesak di tengah pandemi Covid-19.

"Seperti rehabilitasi panti, didrop. Terus rehabilitasi sekolah jadi tidak prioritas. Dapat lah angka sekian banyak, salah satunya buat BST Rp 623 miliar," ujar dia.

Pemberian BST untuk warga di wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara sisanya, Jakarta Pusat, Selatan, Barat, dan Utara ditanggung oleh pemerintah pusat.

Mujiyono belum dapat memastikan kapan bansos tunai itu akan mulai disalurkan. "Begitu saya tanya wilayah lain gimana, katanya masih ada hal teknis yang mesti diselesaikan pemerintah pusat," tutur Mujiyono.

Baca juga: Ima Mahdiah Bantu Dua Penjual Koran di Jatinegara Dapat Bansos Tunai