Pandu Riono Nilai Ada atau Tidak PPKM Darurat Kasus Covid-19 Tetap Naik, Sebab..

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 17 Juli 2021 20:31 WIB

ilustrasi - Dokter memegang botol ampul kaca mengandung sel molekul virus corona Covid-19 asal Inggris yang telah mengalami mutasi RNA menjadi varian baru. (ANTARA/Shutterstock/pri.)

TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menganggap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tak begitu berdampak menurunkan jumlah kasus Covid-19.

"Mau diperpanjang atau diberhentikan seharusnya naik terus," kata epidemiolog Pandu saat dihubungi, Sabtu, 17 Juli 2021.

Alasannya karena pemerintah terlambat menetapkan PPKM Darurat. Menurut dia, kebijakan ini seyogiyanya diberlakukan satu bulan lalu. "PPKM Darurat tidak diimplementasi sedini mungkin," ujar dia.

Pemerintah DKI Jakarta mencatat tren peningkatan kasus Covid-19 terjadi sejak akhir Mei 2021 atau pasca libur Lebaran. Salah satu penyebabnya lantaran muncul varian baru Covid-19. Salah satunya varian Delta yang cepat menularkan virus.

Pandu menganggap, Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat tak mengerti ihwal tugasnya menekan penularan virus corona. "Tapi apa yang dilakukan selama ini urusin obat. Buat apa obat," terang dia.

Advertising
Advertising

Satgas Covid-19, tambah dia, seharusnya menyediakan pelayanan untuk menangani pasien yang tak tertampung di rumah sakit. Bukannya membiarkan pasien mengisolasi diri di rumah, apalagi mereka bergejala sesak napas.

"Yang sudah ada gangguan pernapasan itu harus dirawat, karena dia bisa berkembang menjadi buruk. Maka kami tidak heran orang yang menjadi korban karena rumah sakit penuh itu banyak yang meninggal," demikian Pandu Riono.

Baca juga : Berebut Vaksin Covid-19: Dulu Ditolak Kini Diantre Warga di Bogor

#Jagajarak
#Pakaimasker
#Cucitangan

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

2 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

9 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Dugaan Infeksi Cacar Monyet di Jayapura, Epidemiolog: Lesi Bisa ke Alat Kelamin

10 hari lalu

Dugaan Infeksi Cacar Monyet di Jayapura, Epidemiolog: Lesi Bisa ke Alat Kelamin

Cacar monyet atau Mpox bukanlah penyakit yang berasal dari Indonesia.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

12 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

13 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

13 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

Epidemiolog: Kasus Flu Singapura Bisa Bertambah Karena Idul Fitri dan Mudik Lebaran

24 hari lalu

Epidemiolog: Kasus Flu Singapura Bisa Bertambah Karena Idul Fitri dan Mudik Lebaran

Jumlah kasus flu Singapura bisa bertambah lagi seiring momentum Idul Fitri dan mudik Lebaran yang membuat intensitas pertemuan di masyarakat meninggi.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

45 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

45 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

46 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.

Baca Selengkapnya