TEMPO.CO, Jakarta - Menanggapi praktik kartel kremasi jenazah Covid-19, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan pernah membicarakan praktik semacam itu kepada Kapolda Metro Jaya. Menurut dia, praktik kartel lebih jahat daripada korupsi atau peredaran narkoba.

"Saya minta kepada Kapolda, pernah saya bicara hal-hal seperti itu lebih jahat daripada narkoba, lebih jahat dari korupsi, tembak mati aja, saya bilang gitu," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 19 Juli 2021.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menerima laporan soal dugaan kartel kremasi jenazah Covid-19 dengan tarif tinggi, Rp 45-65 juta per jenazah. Keluarga yang sedang berduka diperas untuk mengeluarkan uang hingga puluhan juta rupiah.

Laporan yang diterima Ima menceritakan pengalaman seorang warga Jakarta Barat bernama Martin. Dalam tulisannya, Martin bercerita, dirinya mendapat beberapa tawaran jasa kremasi dengan harga di atas normal dari oknum Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI.

Prasetio meminta para pengusaha krematorium tak memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 dengan melambungkan tarif paket kremasi.

"Saya minta tolong kepada para pengusaha, ya sadar diri lah kondisi republik ini khususnya Jakarta memang sedang force majeur," ucap politikus PDIP itu.

Kepala Distamhut DKI Suzi Marsitawati membenarkan ada keluhan dari warga soal tingginya harga paket kremasi pada Senin, 12 Juli 2021. Namun dia mengklarifikasi tidak ada petugas Palang Hitam Distamhut DKI yang mengantarkan jenazah Covid-19 untuk kremasi hingga keluar Ibu Kota.

Suzi mengatakan permintaan pelayanan pemakaman di Jakarta saja sudah tinggi, sehingga tidak ada petugas dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI yang mengantar jenazah untuk kremasi. "Kami telah menelusuri bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, petugas kami tidak ada yang mengantar jenazah kremasi ke luar Jakarta," ujarnya.

Baca juga: Usut Kartel Kremasi Jenazah Covid-19, Polisi Minta Korban Lapor