Pemprov DKI: Salon di Mal Boleh Buka pada 10-16 Agustus, Asalkan...

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 13 Agustus 2021 11:31 WIB

Ilustrasi salon kecantikan. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemprov DKI Jakarta Andri Yansyah menerbitkan Keputusan Nomor 440 Tahun 2021.

Aturan itu mengatur diziinkannya operasional salon di dalam pusat perbelanjaan atau mal.

"Kegiatan usaha salon atau barbershop yang berada di pusat perbelanjaan atau mal dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat," demikian bunyi keputusan itu yang dikutip hari ini, 13 Agustus 2021.

Keputusan ini mengatur ihwal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 pada sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM. Kebijakan ini berlaku selama 10-16 Agustus 2021 menyusul diperpanjangnya PPKM Level 4 di Ibu Kota.

Pada perpanjangan kali ini Pemprov DKI Jakarta memperlonggar pembatasan aktivitas, salah satunya mal boleh kembali buka. Dalam keputusan Andri, mal diizinkan buka hanya 25 persen dari kapasitas pukul 10.00-20.00 WIB.

Penduduk berusia di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun dilarang memasuki mal. Kemudian tempat makan atau restoran di dalam ruang tertutup, seperti mal, juga belum bisa menerima pesanan makan di tempat. Restoran hanya boleh melayani pesanan delivery atau take away.

Advertising
Advertising

"Bioskop, tempat bermain anak-anak, tempat hiburan, dan fitness center ditutup."

Seluruh pelonggaran ini harus dibarengi dengan syarat karyawan dan pengunjung sudah divaksin Covid-19.

Pemprov DKI juga mengharuskan bagi warga yang belum tiga bulan menjadi penyintas Covid-19 dapat masuk mal, tapi perlu menunjukkan surat keterangan dokter dan hasil negatif swab PCR.

Baca juga : Mau Potong Rambut di PPKM Level 4? DKI: Harus Divaksin Covid-19 Dulu...

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

16 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

20 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

21 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

Tanda Sudah Waktunya Potong Rambut, Termasuk Migrain

32 hari lalu

Tanda Sudah Waktunya Potong Rambut, Termasuk Migrain

Ada tanda-tanda umum sudah waktunya Anda potong rambut, bukan hanya karena sudha terlalu panjang. Berikut di antaranya

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

52 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

52 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

53 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

54 hari lalu

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan bus mudik Lebaran 1445 Hijriah gratis dengan tujuan 19 kota di 6 provinsi mulai Palembang sampai Malang

Baca Selengkapnya