TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan Gubernur Anies Baswedan tak perlu khawatir soal catatan sejarah Formula E di Jakarta. Gembong mengatakan Formula E tetap dicatat sebagai warisan Anies meski ajang balap mobil listrik itu tak digelar pada 2022.

Menurut dia, nama Anies sebagai pembuka pintu untuk penyelenggaraan acara berskala internasional di Ibu Kota tetap akan dicatat sejarah. Pernyataan Gembong itu merujuk pada rencana Anies Baswedan memprioritaskan Formula E digelar pada Juni 2022.

Fraksi PDIP, kata Gembong, mempertanyakan kenapa Anies memaksakan rencana itu, sementara belum diketahui kapan pandemi Covid-19 berakhir.

“Apakah tidak bisa kita geser tahun 2023 misalnya. Kalau soal, ya nanti kan tahun 2023 saya sudah tidak jadi gubernur, misalkan seperti itu. Siapa pun, tahun kapan pun, tapi yang membuka pintu kan tetap dicatat oleh sejarah. Jadi gak usah khawatir namanya akan tidak tercatatt,” ujar Gembong dalam sebuah diskusi virtual pada Sabtu, 4 September 2021.

Untuk mempertanyakan hal itu, Fraksi PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan hak interpelasi. Mereka hendak mempertanyakan apa urgensi Formula E digelar tahun 2022, sampai-sampai Anies memasukkan ajang balap itu sebagai isu prioritas daerah. Hal itu termaktub dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.

Gembong mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 yang masih tak menentu, akan lebih baik jika rencana Formula E urung digelar tahun depan. Alasannya, anggaran yang akan dikeluarkan untuk menyelenggarakan cara itu dapat dialihkan untuk pemulihan perekonomian di Ibu Kota. Terlebih, Formula E justru berpotensi merugikan keuangan Pemprov DKI.

Anies Baswedan meninjau balap mobil Formula E di di Brooklyn, Amerika Serikat. Instagram/@aniesbaswedan

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan mengatakan Pemprov DKI perlu mengeluarkan setidaknya Rp 4,48 triliun untuk menggelar Formula E selama lima musim. Jumlah itu terdiri dari Rp 2,354 triliun untuk commitment fee, Rp 1,239 triliun untuk biaya pelaksanaan, serta Rp 890 miliar bank garansi.

Manuara mengatakan biaya itu berbeda dengan yang tertera dalam studi kelayakan buatan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), yang hanya memasukkan biaya pelaksanaan Rp 1,2 triliun ke dalam hitungan dana yang harus digelontorkan untuk Formula E. Jakpro tak memasukkan biaya commitment fee dan bank garansi selama lima musim sebesar Rp 3,24 triliun.

Jika mengacu kepada studi kelayakan awal Jakpro, keuntungan yang akan didapat oleh Pemprov DKI dari Formula E sebesar Rp 3,12 triliun, dengan rincian pendapatan finansial Jakpro Rp 544 miliar dan dampak ekonomi Rp 2,58 triliun. Namun, jika biaya commitment fee dan bank garansi dimasukkan, Manuara mengatakan Pemprov DKI justru akan merugi. "Nanti di ujung perhelatan akan kelihatan kerugiannya Rp 1,3 triliun," ujar dia.

Baca juga: Bayar Commitment Fee Formula E Rp 2,3 Triliun, PSI: Cuma di Jakarta