Luhut Gugat Haris Azhar Rp 100 Miliar: Uangnya untuk Rakyat Papua
Reporter
M Yusuf Manurung
Editor
Endri Kurniawati
Rabu, 22 September 2021 11:26 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga berencana menggugat perdata Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida seusai melaporkan mereka secara pidana. Keduanya akan dituntut membayar Rp 100 miliar.
"Beliau bilang, kalau gugatan itu dikabulkan pengadilan, semua uang Rp 100 miliar itu untuk masyarakat Papua," kata penasihat hukum Luhut, Juniver Girsang kepada Tempo, Rabu, 22 September 2021.
Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan atau menyebarkan fitnah.
Laporan dibuat setelah Luhut merasa tak puas atas jawaban Haris dan Fadia dalam dua kali somasi. Dugaan tindak pidana disebut terdapat dalam video berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! di akun Youtube Haris Azhar.
Dalam video wawancara bersama koordinator KontraS Fatia Maulida, Haris membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.
Fatia menyebutkan bahwa ada sejumlah perusahaan yang bermain tambang di kawasan tersebut. Salah satunya PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut.
Haris Azhar mengatakan data-data soal Luhut perihal dugaan tambang di Papua, bukan hal baru. "Laporannya sudah dipublikasi di website Jatam, KontraS, Walhi, dan lain-lain. Laporan mereka ada sumber datanya," kata Haris saat dihubungi Tempo, Ahad, 29 Agustus 2021.
Baca: Terkini: Luhut Binsar Pandjaitan Laporkan Haris Azhar ke Polda Metro Jaya
Catatan koreksi:
Berita ini telah dikoreksi pada Rabu 22 September 2021 pukul 19.33 WIB.
Terdapat kesalahan nilai gugatan yang tertulis di judul dan tubuh berita. Sebelumnya tertulis Rp 300 miliar, namun setelah dikonfirmasi ulang jumlah yang tepat adalah Rp 100 miliar. Atas kesalahan tersebut kami mohon maaf.
