Giliran PSI Minta Rapat Paripurna Interpelasi Formula E Digelar Pekan Depan

Rabu, 22 September 2021 21:47 WIB

Massa demo tolak Formula E di depan Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 6 September 2021. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI meminta pimpinan DPRD DKI segera menggelar Badan Musyawarah untuk menentukan jadwal rapat paripurna interpelasi Formula E. Ketua DPW PSI DKI Michael Victor Sianipar mengatakan interpelasi harus berjalan, karena sudah memenuhi syarat administrasi.

"Minggu depan kami PSI minta sudah secara resmi tadi di forum meminta paripurna bisa dilakukan," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 22 September 2021.

Sebelumnya, PDIP dan PSI telah menyerahkan surat pengajuan hak interpelasi Formula E kepada Prasetio pada Kamis, 26 Agustus 2021. Tahap selanjutnya adalah pimpinan dewan menetapkan Bamus guna menentukan jadwal rapat paripurna interpelasi ini. Namun, Bamus interpelasi Formula E tak kunjung digelar.

Michael menyampaikan interpelasi Formula E wajib diparipurnakan. Diterima atau tidaknya interpelasi akan diputuskan dalam rapat paripurna tersebut. Rapat paripurna harus dihadiri 50 persen plus satu dari total anggota dewan untuk memenuhi syarat kuorum.

"Jangan hak anggota dewan menginterpelasi dilangkahi begitu saja. Paripurna interpelasi kewajiban DPRD, itu bukan opsional," kata Michael.

Pada hari yang sama, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono juga mendatangi Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Rabu siang, untuk menagih jadwal rapat paripurna interpelasi Formula E. "Karena kami sudah menunggu terlalu lama, kami mendorong kepada pimpinan untuk segera membamuskan," kata dia di Lantai 10 Gedung DPRD DKI, Rabu siang.

Baca juga: Soal Tingginya Biaya Commitment Fee Formula E, Wagub DKI: Kami Ikuti Aturan

Advertising
Advertising






Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

12 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

12 jam lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

12 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

16 jam lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

16 jam lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

18 jam lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

18 jam lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

19 jam lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

20 jam lalu

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

21 jam lalu

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut

Baca Selengkapnya