TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta dan Partai Solidaritas Indonesia alias PSI punya hitungan berbeda soal biaya penyelenggaraan ajang balap Formula E. Jika pun nilainya sama, kedua pihak punya perspektif berbeda soal sifat uang itu.

1. Commitment Fee

- Versi PSI
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan PT Jakpro sudah pernah membayar biaya komitmen sebesar Rp 360 miliar pada 2019 untuk penyelenggaraan Formula E tahun 2020. Namun, ajang tersebut batal digelar di tahun 2020 karena pandemi Covid-19.

Selanjutnya pada 2020, kata dia, PT Jakpro kembali membayar commitment fee tahap 1 sebesar Rp 200 miliar untuk penyelenggaraan Formula E di 2021. Namun, Anggara mengaku mendapat kabar bahwa Jakarta juga tak masuk sebagai kota penyelenggara Formula E di tahun 2021.

Dari dua kali pembayaran commitment fee itu, kata Anggara, uang yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 560 Miliar. "Commitment fee sifatnya hangus," kata Anggara dalam sebuah diskusi daring, Jumat, 3 September 2021.

Anggara mengatakan PT Jakpro terikat kontrak dengan Formula E Operations (FEO) untuk penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu selama lima tahun. Dia mengatakan, Jakpro diwajibkan membayar biaya komitmen itu sebesar Rp 360 miliar per tahun.

Selain itu, kata Anggara, dalam kontrak juga disebutkan ada penambahan pembayaran sebesar 10 persen di setiap tahunnya. Maka jika ditotal selama 5 tahun, kata Anggara, nilai commitment fee Formula E mencapai Rp 2,3 triliun.

"Seluruh dana itu berasal dari APBD," kata Anggara.

- Versi Pemprov DKI

Pemrpov DKI membenarkan nilai commitment fee yang sudah dibayarkan adalah Rp 560 miliar. Namun, mereka mengklaim tak membayar lagi ke depan.

"Bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan," tulis Pemprov DKI Jakarta dalam rilis dari Dinas Komunikasi dan Informatika pada Rabu, 29 September 2021.

Dalam situs resminya, Pemprov DKI mengatakan bahwa pembiayaan Formula E dari APBD 2019 sudah dibayarkan dua tahun lalu. Pembayaran dilakukan sebelum adanya pandemi Covid-19 di 2020.

"Tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan dari APBD baik untuk komitmen fee maupun biaya penyelenggaraan ke depan," tulis Pemprov DKI.

<!--more-->

2. Bank Garansi

- Versi PSI
Dalam slide yang dibagikan Anggara pada diskusi 3 September lalu, penyelenggaraan Formula E disebut memiliki kewajiban Bank Garansi sebesar Rp 890 miliar selama 5 tahun penyelenggaraan. Uang ini harus dibayarkan oleh Pemprov DKI.

- Versi Pemprov DKI
Pemprov DKI menyatakan bahwa dalam perjanjian terkini, tidak ada keperluan untuk dibuatkan Bank Garansi.

3. Biaya Penyelenggaraan

- Versi PSI
Anggara mengestimasikan bahwa biaya penyelenggaraan Formula E yang harus dikeluarkan setiap tahun adalah Rp 344,4 miliar. Angka ini belum menghitung inflasi. Pembiayaan disebut berasal dari APBD.

Dana tersebut terdiri dari biaya konstruksi awal track Rp 166,5 miliar, persiapan pre race track Rp 72,2 miliar, organisasi acara Rp 25,5 miliar, administrasi Rp 67,5 miliar, serta pemasaran dan biaya lainnya Rp 12,7 miliar.

- Versi Pemprov DKI
Lembaga pimpinan Gubernur Anies Baswedan ini menyatakan dana penyelenggaraan Formula E setiap tahun adalah Rp 150 miliar. Dana itu juga diklaim tidak berasal dari APBD, melainkan bersumber dari sponsor.

Periode pelaksaan Formula E juga sudah disesuaikan dari lima menjadi tiga tahun, yakni 2022, 2023 dan 2024. Penyesuaian diakibatkan adanya pandemi Covid-19.

Baca juga: Mercedes Mundur dari Formula E, Pemprov DKI: Masih Ada Jaguar dan Porsche

M YUSUF MANURUNG