APBD Perubahan DKI Jakarta 2021 Disahkan Rp 79,89 Triliun

Senin, 25 Oktober 2021 21:55 WIB

Rapat Badan Anggaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Banggar P2APBD) 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Agustus 2021. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta dan DPRD DKI mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan 2021 menjadi perda hari ini. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Dimaz Raditya mengatakan APBD Perubahan 2021 ditetapkan Rp 79,89 triliun. Semula APBD DKI 2021 ditetapkan sebesar Rp 84,19 triliun.

"Total Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp79.890.235.901.247," kata dia dalam ruang rapat paripurna dewan, Senin, 25 Oktober 2021.

Berikut rincian APBD Perubahan DKI 2021:
1. Pendapatan Daerah dari penetapan Rp 72,18 triliun menjadi Rp 65,20 triliun.

2. Belanja Daerah dari penetapan Rp 72,96 triliun menjadi Rp 69,99 triliun.
- Surplus atau defisit dari penetapan Rp 779,49 miliar menjadi Rp 4,78 triliun.

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan pembiayaan dari penetapan Rp 12 triliun menjadi Rp 14,68 triliun.
- Sisa lebih perhitungan dari penetapan Rp 2,02 triliun menjadi Rp 5,16 triliun
- Penerimaan pinjaman daerah dari penetapan Rp 9,98 triliun menjadi Rp 9,51 triliun.

b. Pengeluaran pembiayaan dari penetapan Rp 11,22 triliun menjadi Rp 9,89 triliun.
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dari penetapan Rp 10,99 triliun menjadi Rp Rp 9,66 triliun.
- Pemberian pinjaman daerah tetap sama, yakni Rp 200 miliar.
- Pembayaran pokok utang tetap sama, yakni Rp 33,65 miliar.

Rapat pengesahan Perda APBD Perubahan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. Dia meminta persetujuan anggota dewan untuk pengesahan anggaran tersebut. Seluruh anggota sepakat.

Baca juga: Pemprov DKI Targetkan Rancangan APBD 2022 Sebesar Rp 80,15 triliun

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

5 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

5 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

7 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

12 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

22 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

23 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

33 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

39 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

41 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

44 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya