TEMPO.CO, Jakarta - Ajang Formula E kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengusut dugaan korupsi dalam proyek itu. Sebelumnya Kegaduhan ajang balap mobil listrik itu disebabkan rencana pengajuan interpelasi oleh fraksi PSI dan PDIP DPRD DKI.

Berikut adalah deretan fakta yang Tempo rangkum perihal tersebut:

1. KPK periksa sejumlah orang soal Formula E
Tim penyidik KPK memeriksa beberapa orang untuk dimintai keterangan soal dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E. Pemeriksaan itu untuk mengumpulkan bahan data dan keterangan informasi yang diperlukan penyidik.

"Kegiatan ini tentu sebagai tindak lanjut dari informasi yang disampaikan masyarakat ihwal penyelenggaran Formula E di DKI Jakarta kepada KPK," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis, 4 November 2021.

Ali menjelaskan, pihaknya belum dapat menyampaikan materi penyelidikan ke publik saat ini. Sebab, sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pengumpulan data. "Kami meminta publik terus mengawal kerja-kerja KPK, sebagai unsur pengawasan sekaligus pendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi," ujar Ali.

2. Anies Baswedan bungkam soal penelusuran KPK
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bungkam soal pemeriksaan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal perhelatan balapan mobil listrik Formula E. Anies, yang baru saja menghadiri pelantikan pengurus PORDASI DKI Jakarta 2021 di Balai Agung Balai Kota, Jakarta Pusat, langsung melenggang pergi setelah melakukan wawancara singkat mengenai mata acara tersebut.

"Sudah cukup, tidak ada isu lain, ya," ujar Anies sambil memberi isyarat kepada wartawan untuk memberinya jalan pada Jumat, 5 November 2021.

Anies tidak menggubris pertanyaan media seputar pemeriksaan KPK atas program Formula E atau isu di luar mata acara. Ia segera pergi menuju ruangannya yang tidak bisa dimasuki awak media.

Selanjutnya Ketua DPRD DKI menyebut ada bukti permulaan yang kuat...
<!--more-->

3. Ketua DPRD DKI sebut ada bukti permulaan kuat
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendukung langkah KPK yang memulai penyelidikan dugaan korupsi pada rencana perhelatan Formula E. Ia mengklaim langkah KPK sejalan dengan kepentingan 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI dan PDI Perjuangan yang mengajukan hak interpelasi terhadap Pemprov DKI.

"KPK sebagai lembaga antirasuah pasti memiliki bukti-bukti permulaan yang kuat, sehingga laporan dari warga itu naik ke proses penyelidikan," cuit Prasetyo dalam akun Twitter resminya, @PrasetyoEdi pada Sabtu, 6 November 2021.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjawab pertanyaan wartawan di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, yang juga Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka menyatakan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta untuk menggelar formula E 2020 di kawasan Monas. ANTARA/Sigid Kurniawan

Prasetyo mengklaim, penyelidikan yang dilakukan KPK menjadi bukti hak interpelasi yang diajukan partainya atas dasar kepentingan publik, bukan politik. Ia mengajak masyarakat untuk mengawal proses penyelidikan tersebut.

"Dalam hal ini saya menekankan bahwa serupiah pun uang rakyat yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa dipertanggungjawabkan," kata Prasetyo.

4. Wagub DKI sebut akan patuhi proses hukum
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi langkah KPK yang mulai menelisik rencana balapan Formula E. Sejumlah anak buahnya, termasuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus telah diperiksa KPK.

Selanjutnya Wagub DKI berharap persiapan Formula E tidak terganggu

<!--more-->

"Kami akan hormati semua proses yang ada di KPK, kami tunggu saja hasilnya. Harapan kami semua, tidak ada masalah dan tidak mengganggu proses event Formula E di tahun 2022," ujar Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat Kamis, 4 November 2021.

Riza mengklaim proses pengadaan anggaran program Formula E sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ia mengatakan Pemprov DKI merupakan pihak yang mengusulkan anggaran, namun anggota DPRD DKI Jakarta-lah yang menentukan dan menyetujui besaran anggaran.

"Jadi tidak ada program yang ujug-ujug, semua berproses," kata Riza. Selain itu, Riza mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa saja yang akan dipanggil KPK dalam waktu dekat ini. Riza mengaku juga baru mendengar pemanggilan anak buahnya itu.

5. PSI minta perkara Formula E dibuka seterang-terangnya
PSI menyatakan dukungannya pada KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada program Formula E di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Buka semuanya secara terang-benderang dan tangkap tuyul-tuyul yang menghabiskan uang rakyat Jakarta,” kata Juru bicara DPP PSI Sigit Widodo dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 5 November 2021.

Sigit mengatakan, sejak awal PSI sudah menolak penyelenggaraan Formula E itu. Menurutnya, banyak hal janggal di dalamnya seperti tidak pernah ada rencana di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan lokasi ajang balapan mobil listrik itu juga tidak jelas.

PSI juga menemukan kejanggalan terhadap komitmen biaya yang berubah-ubah, dan tanda bukti pembayaran biaya Formula E yang tidak disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta. “Awalnya dibilang perlu Rp 400 hingga Rp 500 miliar per tahun, lalu berubah jadi Rp 560 miliar untuk tiga tahun,” ujar Sigit.

Deretan karangan bunga yang disimpan di Halaman Kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat, 3 September 2021. Sebanyak 34 karangan bunga yang berisikan dukungan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait gelaran Formula E. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

PSI berharap penyelidikan KPK bisa membuka semua hal yang menjadi tanda tanya pada rencana Formula E, sehingga bisa mengedepankan asas praduga tidak bersalah. “Tapi jika memang ada indikasi korupsi dalam kasus ini, KPK harus membukanya secara terang-benderang,” kata Sigit Widodo.

Baca juga: KPK Selidiki Formula E, PDIP: Bukti Hak Interpelasi tak Bermotif Politik