TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut pembuatan pasukan siber alias cyber army oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI untuk membela Gubernur Anies Baswedan tidak berkaitan dengan kucuran dana hibah Rp 10,6 miliar di 2022.

Dia menuturkan saat ini tidak ada urusan politik di Ibu Kota mengingat pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI dihelat pada 2024. “Tidak ada hubungan sama sekali. Pemberian dana hibah kepada MUI rutin dilakukan setiap tahun," kata Riza di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Ahad, 21 November 2021.

Pemerintah DKI melalui Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Biro Dikmental) mengalokasikan dana hibah Rp 10,6 miliar dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2022 untuk MUI DKI.

Riza menyebut, pemerintah DKI selalu ingin organisasi kemasyarakatan alias ormas di Ibu Kota memberikan kesejukan dan mempersatukan masyarakat. Dia pun tak melarang pembentukan pasukan siber untuk membela Anies.

"Jadi terkait apapun program kegiatan dari ormas-ormas yang ada, itu hak semua ormas, kami persilakan," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Munahar Muchtar berharap jajarannya di bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) dapat membela dan membantu Anies yang dinilainya kerap diserang pendengung atau buzzer.

Jika buzzer mencari kesalahan Anies, menurut dia, MUI DKI justru harus menyampaikan berita soal keberhasilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Baca juga:

Wagub Sebut Pasukan Siber MUI DKI untuk Anies tidak Terkait Pilkada-Pilpres