TEMPO.CO, Jakarta - Soal lokasi balapan mobil listrik Formula E menjadi riuh setelah Ketua Ikatan Motor Indonesia Bambang Soesatyo menyebut penentuan lokasi balap dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami minta arahan Presiden soal alternatif lokasi. Kalau di beberapa negara, tempat ikonik yang terpilih. Saya ga tahu presiden dan Alberto, kami menunggu arahan dari mereka," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 November 2021.

Bamsoet mengatakan Co-founder Formula E Alberto Longo telah mendapatkan lima lokasi yang jadi kandidat sirkuit jalanan di Jakarta. Lima lokasi itu adalah kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta International Stadium (JIS), kawasan JIExpo Kemayoran, Jalan Jenderal Sudirman, dan kawasan Ancol.

Saat ini pihak Formula E Operation atau FEO melakukan studi kelayakan lima lokasi tersebut. Nantinya, Alberto Longo yang akan menyerahkan hasilnya ke Presiden Jokowi. "Presiden akan memilih," kata dia.

Namun pada kesempatan terpisah , Gubernur DKI Anies Baswedan membantah pernyataan Bamsoet tersebut. Menurut Anies, yang akan menentukan jalur balapan tersebut adalah pihak Formula E Operation, IMI, dan JakPro.

"Kami sudah minta IMI, nanti akan ada klarifikasi soal itu. Masa, penentuan lokasi Presiden," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 26 November 2021.

Anies mengatakan sudah minta pihak IMI untuk membuat klarifikasi soal tersebut. "Nanti ada statement resminya," ujar Anies.

Soal pernyataan Bamsoet itu, Anies mengatakan sebagai sesuatu yang menarik untuk pemberitaan. "Tapi menarik sih buat clickbait kemarin," kata Anies tersenyum.

Selanjutnya, Prasetyo Edi Marsudi sebut ada yang dompleng Jokowi

<!--more-->

Pernyataan soal Jokowi yang akan menentukan jalur balapan Formula E sebelumnya mendapat tanggapan dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Ia mengatakan ada sejumlah pihak yang mendompleng nama Presiden Jokowi untuk menggelar balapan Formula E. Ia mengatakan upaya tersebut tidak dapat dibenarkan, apalagi saat ini pelaksanaan Formula E di Jakarta telah menjadi kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 November 2021.

Politikus PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo juga mencurigai jika nama Presiden Jokowi dibawa ke soal penentuan lokasi Formula E untuk mengamankan acara tersebut dari penyelidikan KPK.

"Sejak 2019 Formula E direncanakan Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya,” kata Anggara dalam keterangannya, Kamis, 25 November 2021.