TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bogor akan membangun pusat pemerintahan yang baru di wilayah Katulampa. Lahan yang digunakan adalah hibah dari pemerintah pusat eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdur Rachim mengatakan, pusat pemerintahan yang baru itu akan dibangun di atas lahan seluas 6 hektare. Ia mengungkapkan alasan kenapa pusat pemerintahan akhirnya akan dipindah ke lokasi tersebut.

Menurut Dedie, selama dua tahun terakhir, pihaknya mencari solusi bagaimana agar beban lalu lintas di bisa tersebar di wilayah Kota Bogor. "Salah satunya adalah memindahkan pusat pemerintahan atau kantor Wali Kota dan kedinasan ke suatu tempat," ujar dia Ahad, 28 November 2021.

Sehingga, kata Dedie, tak semua pengurusan administrasi tertumpu di tengah kota. "Saat ini dalam satu arah ada berapa kantor, dan itu menjadi salah satu beban padatnya lalu lintas di kita," ujar dia.

Dedie mengatakan, saat ini di tengah Kota Bogor berdiri beragam jenis perkantoran. Mulai dari pusat pemerintah kota, instansi perwakilan Jawa Barat, gedung pendidikan, pasar, hingga Istana Bogor.

Karena itu pemerintah kota memikirkan salah satu solusinya adalah bisa memberikan layanan terpadu ke masyarakat dalam satu kompleks pemerintahan.

“Awalnya itu dulu, terus kami mengajukan. Nah kita dapat lahan bekas BPPN atau eks BLBI seluas 6 hektare di Katulampa. Itu yang kami rencanakan untuk pusat perkantoran Pemkot Bogor baru," ujar dia.

Tahun depan, kata Dedie, pihaknya akan mulai menggambar desain dan rancangan Ibu Kota Bogor yang baru itu. Setelah semua selesai, kata dia, baru anggaran pembangunannya diajukan ke DPRD Kota Bogor.

Selain laha seluas 6 hektare tadi, Pemkot Bogor juga mendapat hibah lahan 3,2 hektaare di wilayah Empang dari pemerintah pusat. Lahan itu rencananya akan dibuat menjadi tiga fungsi.

Pertama, untuk pembangunan Stoplat atau stasiun kecil penunjang kereta double track. Kedua, untuk pembangunan kantor Dinas Lingkungan Hidup. Ketiga, untuk pembangunan Kantor Departemen Agama Kota Bogor.

“Untuk Kandepag itu kami hibahkan lagi sekitar 2.500 atau tiga ribu meter, nanti rencana, DED (detailed engineering design), anggaran dan lainnya itu dibiayai oleh pusat. Kalau untuk kantor DLH, itu (pembiayaannya) dari kita. Untuk stoplat, kita akan kerjasama dengan PT KAI,” ucap Dedie.

Dedie mengatakan karena berbagai kebutuhan itu akhirnya pemerintah pusat memberi hibah lahan ke Pemkot Bogor.

Dedie mengatakan selama ini kantor pemerintahan kota Bogor berada di dalam gang sempit, di perumahan dan lainnya yang secara akses mempengaruhi pelayanan kepada warga masyarakat.

“Nah kondisi kantor kita seperti itu kan tidak representatif buat masyarakat. Untuk itu, ke depan kami akan fokuskan dengan sistem terpadu jadi masyarakat juga mudah saat mengurusi kebutuhannya. Jadi nanti mau ke UMKM, ke Perindag, Capil dan lain-lain itu cukup di satu tempat dan mudah dijangkau baik secara waktu atau pun aksesnya,” ucap mantan petinggi KPK ini.

Baca juga: Dapat Lahan Hibah, Bima Arya Berencana Pindahkan Pusat Pemerintahan Bogor

M.A MURTADHO