Dapat Lahan Hibah, Bima Arya Berencana Pindahkan Pusat Pemerintahan Bogor

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam acara Simposium Digitalisasi Aksara Sunda yang digelar secara virtual di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Senin, 7 Juni 2021. Kredit: PANDI

    Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam acara Simposium Digitalisasi Aksara Sunda yang digelar secara virtual di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Senin, 7 Juni 2021. Kredit: PANDI

    TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan pemindahan Ibu kota Bogor ke lahan hibah eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan hasil pemetaan kebutuhan tata ruang di masa depan.

    Menurut Bima Arya, sudah sejak lama kondisi tata ruang yang sekarang ini tidak sesuai dengan perencanaan Kota Bogor masa akan datang. "Jadi harus ada redistribusi ke pinggir karena kalau semua tetap di tengah bebannya akan parah di sini," ujar Bima, Kamis, 25 November 2021.

    Bima menjelaskan dalam membangun kota secara tidak langsung menyiapkan masa depan. Sehingga salah satu yang harus diantisipasi adalah keterbatasan lahan untuk pelayanan umum, permukiman dan mobilitas warga yang harus dikendalikan agar tersebar dan tidak menumpuk di pusat kota.

    Di sisi lain, ada pemetaan lahan terhadap lahan yang diterima Pemerintah Kota Bogor dari lahan bekas BLBI yang baru diserahkan Kementerian Keuangan sebagai hibah. Lahan tersebut seluas 10,2 hektare.

    Menurut rencana, lahan seluas 6 hektare di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur akan dialokasikan untuk membangun pusat pemerintahan baru termasuk memindahkan Balai Kota Bogor dengan menghadirkan pusat pelayanan terpadu di sekitarnya.

    Sedangkan 3,2 hektare lahan lainnya ada di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan dan 1 hektare di sekitar proyek pembangunan Regional Ring Road (R3).

    Bima menyatakan mengenai pemanfaatan lahan-lahan tersebut akan dibahas bersama DPRD Kota Bogor untuk mendiskusikan perencanaan dan alokasi anggarannya. Pemkot Bogor bersama DPRD rencananya mulai menganggarkan pembangunan pusat pemerintahan baru itu pada 2022 dan pelaksanaan proyek pembangunannya dimulai 2023. "Tapi untuk lahan yang di Katulampa seluas 6 hektare direncanakan untuk membangun pusat pemerintahan," ujar Bima Arya.

    Baca juga: Aset Eks BLBI Rp 492 M Dihibahkan, Sri Mulyani: Jangan Sampai Jadi Tanah Liar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sembilan Hakim MK Terbelah dalam Putusan Uji Materil UU Cipta Kerja

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Ada dissenting opinion.