PSI Khawatir Jokowi Dikaitkan dengan Formula E, Nasdem: KPK Itu Independen

Selasa, 30 November 2021 15:08 WIB

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berfoto bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri), Ketua Majelis Tinggi Partai NasDem Jan Darmadi (kedua kanan) dan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni (kanan) saat menghadiri peringatan HUT ke-10 Partai NasDem di Gedung Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Jakarta, Kamis 11 November 2021. Acara tersebut mengusung tema Satu Dekade di Jalan Restorasi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino buka suara soal desakan PSI agar Ahmad Sahroni mundur dari Ketua Pelaksana Formula E. PSI khawatir Presiden Joko Widodo atau Jokowi terseret dalam penyelenggaraan Formula E yang kini diselidiki KPK.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengungkapkan kekhawatiran PSI tidak mendasar.

"KPK kan lembaga independen, ya. Bahkan Presiden tidak akan bisa melakukan intervensi ke dalam proses hukum yang dilakukan oleh KPK," ujar Wibi saat dihubungi Tempo, Selasa, 30 November 2021.

Menurut Wibi, Ahmad Sahroni justru menggandeng KPK dan Badan Pengawas Keuangan untuk mengawasi jalannya persiapan Formula E. Sehingga pelaksanaan balap mobil listrik tersebut diharapkan bakal aman dari penyimpangan.

Soal sikap PSI yang meminta Ketua Umum NasDem Surya Paloh memerintahkan Sahroni mundur sebagai panitia Jakarta E-Prix, Wibi menganggap permintaan itu adalah hal aneh. Apa lagi, Sahroni terlibat di Formula E tanpa rekomendasi dari Surya Paloh atau partai.

"Ya, biarlah publik yang menilai. Tapi bagi Nasdem, Sahroni adalah figur yang tepat, terlepas dia anggota DPR RI dari Nasdem, tapi beliau adalah penggiat otomotif dan Sekjen IMI," kata Wibi.

Selanjutnya Sekjen DPP PSI menyebut langkah Sahroni membahayakan Jokowi...

<!--more-->

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti mendesak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memerintahkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mundur dari jabatannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta.

Menurut Dea, langkah Sahroni sebagai Ketua Pelaksana membahayakan karena membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika masih banyak persoalan membelit Formula E.

"Formula E sedang diselidiki KPK. Eh, panitia malah minta bertemu Presiden Jokowi. Hal itu tidak layak dilakukan, baik secara politis dan etis. Langkah-langkah Mas Sahroni membahayakan Pak Jokowi," kata Dea.

Dea mengatakan saran untuk Surya Paloh itu berangkat dari keprihatinan PSI sebagai sesama anggota koalisi pemerintahan Jokowi. Menurut Dea, saat ini Jokowi sedang fokus pada usaha pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sehingga, ia menyarankan agar tidak ada pihak yang mengganggu kinerja tersebut.

“Meski lebih junior, tak ada salahnya kami memgingatkan saudara tua. Mari sama-sama kita jaga Pak Jokowi," kata Dea.

Kemarin, Ahmad Sahroni mengatakan pantia Formula E bakal menemui Presiden Jokowi untuk meminta arahan soal sirkuit balap mobil listrik itu di Jakarta.

Dalam pertemuan dengan Jokowi nanti, Sahroni mengatakan pihaknya bakal memberikan feasibility study atau uji kelayakan jalur Formula E oleh Formula E Operations atau FOE. "Jadi semua kegiatan totally kami yang selanggarakan, tapi karena ini perhelatan international, makanya lapor ke Presiden," kata Sahroni.

Baca juga: PSI Desak Surya Paloh Perintahkan Sahroni Mundur Sebagai Ketua Pelaksana Formula E

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

2 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

3 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

6 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

7 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

8 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

11 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

11 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

12 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

12 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya