Penertiban Aset DKI di Jalan Senopati, Lahan 0,7 Hektare Diserahkan ke PT Japro

Kamis, 23 Desember 2021 18:03 WIB

Tim Penertiban Terpadu Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan penertiban dalam rangka pengamanan aset Barang Milik Daerah di Jalan Senopati Nomor 72 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru, Kamis (23/12/2021). ANTARA/Sihol Hasugian

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Selatan menertibkan aset DKI Jakarta di Jalan Senopati Nomor 72 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru. Aset milik Pemprov DKI berupa lahan dan bangunan seluas 7.354 meter persegi atau 0,7 hektare itu selama ini diduduki oleh pihak ilegal.

Usai mengamankan aset tersebut, Tim Penertiban Terpadu Jakarta Selatan menyerahkan aset daerah itu kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) pada Kamis, 23 Desember 2021.

Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan Isnawa Adji mengatakan penertiban yang melibatkan unsur Kepolisian, TNI, Satpol PP itu dilakukan setelah pihak yang menduduki aset DKI itu menolak untuk keluar. Mereka tidak mengindahkan surat peringatan kesatu, kedua maupun ketiga yang disampaikan Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

“Penertiban ini untuk mengamankan aset milik Pemprov DKI Jakarta," kata Isnawa di Jakarta, hari ini.

Menurut Isnawa, Pemkot Jaksel telah memberikan sosialisasi, surat pemberitahuan hingga surat peringatan satu sampai tiga kepada pihak yang mengklaim lahan itu. Akhirnya Pemkot Jaksel memutuskan untuk melakukan penertiban.


Bangunan di atas lahan aset DKI itu adalah gedung SDN 01 Selong, Kebayoran Baru. Bangunan itu berdiri sejak 1953. Di atas lahan itu juga terdapat Puskesmas Selong yang dibangun pada 1974 dan tercatat sebagai aset barang milik daerah.

Direktur Utama Jakpro Widi Amanasto berterima kasih kepada Pemkot Jaksel sehingga aset DKI yang telah diserahterimakan kepada PT Jakarta Propertindo itu dapat ditertibkan. Lahan seluas 0,73 hektare di Jalan Senopati itu akan digunakan untuk pengembangan usaha Jakpro. “Harapannya optimalisasi lahan tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan ke depan,” ujar Widi.

Baca juga: BPK Sebut 1.500 Hektare Aset DKI Belum Diserahkan ke Pemerintah, DPRD Minta Data

Berita terkait

Bulog Salurkan Bantuan Pangan di Jakarta Selatan

1 hari lalu

Bulog Salurkan Bantuan Pangan di Jakarta Selatan

Perum Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Tahap II berupa beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Urban Forest Cipete: Jam Buka, Lokasi, dan Daya Tariknya

2 hari lalu

Urban Forest Cipete: Jam Buka, Lokasi, dan Daya Tariknya

Bagi Anda yang ingin healing atau sekadar duduk menikmati ruang terbuka di area Jakarta bisa datang ke Urban Forest Cipete. Ini rute dan jam bukanya.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

5 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pengangkatan Girder Pertama Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

7 hari lalu

Pengangkatan Girder Pertama Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah transportasi yang kronis di ibu kota.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Bersama Jakpro Siap kembangkan KEK Otomotif Pulomas

10 hari lalu

Bamsoet Bersama Jakpro Siap kembangkan KEK Otomotif Pulomas

Ikatan Motor Indonesia (IMI) bersama JakPro tengah mempersiapkan pemanfaatan kawasan Pulomas, Jakarta untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) otomotif.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

14 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

17 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

18 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

19 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

Warga Kampung Bayam Dipenjara, Furqon: Psikis Saya Terganggu

21 hari lalu

Warga Kampung Bayam Dipenjara, Furqon: Psikis Saya Terganggu

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furqon, menyatakan terganggu secara mental setelah ditangkap Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya