Dipanggil BK, Ketua DPRD DKI: Ada yang Menyangka Kita Mau Jatuhkan Gubernur

Rabu, 26 Januari 2022 20:33 WIB

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berbicara perihal rencana pemanggilannya oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta dalam dugaan pelanggaran pelaksanaan paripurna interpelasi Formula E, di Gedung DPRD DKI Jakarta, 26 Januari 2022. TEMPO/Eka Yudha Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta untuk memberikan penjelasan mengapa dia dilaporkan atas dugaan pelanggaran penetapan jadwal rapat paripurna interpelasi Formula E.

“Saya meminta Ketua BK untuk memeriksa saya mengapa saya dilaporkan. Padahal pada saat saya memimpin rapat Bamus, semua fraksi ada, Fraksi PDIP, Fraksi dari PKS, dan lain-lain. Kemudian saya meminta persetujuan dan mereka semua menyetujui,” kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, 26 Januari 2022.

Ia menekankan hak interpelasi yang diajukan 33 anggota dewan adalah untuk bertanya kepada Gubernur Anies Baswedan soal perhelatan Formula E.

“Ada yang berpikiran enggak-enggak menyangka kita mau jatuhkan gubernur. Padahal kita cuma mau meminta penjelasan gubernur,” ujar Prasetyo.

Ia mengatakan rapat paripurna interpelasi pun belum selesai dengan 33 lawan 73. Hingga ini rapat paripurna interplasi masih diskors.

Advertising
Advertising

Prasetyo mengatakan belum mendapat surat dari BK DPRD untuk panggilan pemeriksaannya.

“Hari ini saya masih menunggu surat itu. Kalau mau ayo debat terbuka di depan umum. Kalau tidak saya laporkan balik ini BK, jangan sampai saya disandera begini,” katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua Badan Kehormatan Oman Rohman Rakinda mengatakan pihaknya tidak akan memeriksa Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi hari ini.

Oman menerangkan, pihaknya juga belum tahu apakah bakal melakukan pemeriksaan secara terbuka.

Sebelumnya, empat wakil ketua DPRD DKI dan tujuh fraksi penolak interpelasi Formula E melaporkan Prasetyo ke BK atas dugaan pelanggaran tata tertib alias tatib. Prasetyo dinilai telah menetapkan jadwal rapat paripurna interpelasi Formula E ilegal.

Rapat paripurna interpelasi berlangsung pada Selasa, 28 September 2021. Rapat itu hanya dihadiri 25 anggota PDIP dan 7 politikus PSI, dua partai yang mengusulkan interpelasi Formula E.

Sayangnya, rapat tersebut tidak kuorum, sehingga interpelasi ditunda hingga hari ini. Interpelasi bakal berjalan hingga tahap akhir apabila peserta rapat yang hadir mencapai 50 persen+1 orang dari total anggota dewan.

Baca juga: Badan Kehormatan Batal Periksa Ketua DPRD DKI Hari Ini

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

29 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

40 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

47 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

48 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

51 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

52 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

52 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya