TEMPO.CO, Jakarta - Pedagang kaki lima (PKL) dan warga di kampung bermasalah berencana menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota pada 2 Februari 2022. Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Minawati mengatakan peserta demonstrasi menuntut Anies menuntaskan janji politiknya soal legalitas tanah di kampung bersengketa.

"Janji-janji beliau (Anies) soal legalitas tanah belum selesai," kata dia saat dihubungi, Kamis, 27 Januari 2022.

Minawati mencontohkan, legalitas Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara belum jelas meski Anies telah membangun rumah susun. Anies meresmikan pembangunan Kampung Susun Akuarium pada 17 Agustus 2021.

Rumah susun ini diperuntukkan bagi warga Kampung Akuarium yang dulu tergusur dari kampungnya saat mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memimpin.

Contoh lain adalah legalitas kepemilikan tanah di Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, tempat tinggal Minawati. Menurut dia, Anies telah menerbitkan draf perubahan zonasi kampung dari kuning ke hijau.

Selanjutnya tanah di Kampung Rawa masih bersengketa dengan kantor pajak...

<!--more-->

Pemerintah DKI juga sudah mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) Kampung Rawa. Namun, hingga kini tanah tersebut masih bersengketa dengan kantor pajak.

"Mediasi antara keluarga dengan pajak belum selesai," ujar dia. "Banyak kampung-kampung lain yang belum terselesaikan soal legalitas tanahnya."

Lalu, dia menambahkan, Anies tidak juga memberikan kepastian hukum soal nasib PKL. Izin usaha PKL masih menjadi tanda tanya. "Jadi banyak yang belum diselesaikan oleh Anies," ucap dia.

Tuntutan atas janji politik Anies Baswedan saat kampanye itu disampaikan JRMK karena masa jabatan Gubernur DKI Jakarta itu akan berakhir pada Oktober 2022. Untuk itulah, sekitar seribu orang bakal demo di kantor Balai Kota pada 2 Februari 2022. Minawati berujar peserta demo terdiri dari unsur PKL, warga kampung bermasalah, hingga Serikat Becak Jakarta (SEBAJA).

Baca juga: Anies Baswedan: Jangan Pernah Mematikan Kritik