TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak.

Peraturan yang dikeluarkan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu dituding digunakan Anies untuk melakukan penggusuran di sejumlah tempat.

"Ada beberapa kasus penggusuran yang berjalan menggunakan Pergub ini dan ada nota Dinas yang merekomendasikan penggusuran di Pancoran II dan harus disetujui Gubernur Anies," ujar koordinator aksi, Charlie Albajili, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Februari 2022.

Beberapa penggusuran lain yang dilakukan di era Anies Baswedan namun dengan menggunakan Pergub keluaran Ahok, seperti Kebun Sayur Ciracas, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Tebet Dalam, Jakarta Selatan. Charlie menjelaskan, meskipun jumlah kasus penggusuran di era Anies menurun, namun pola yang digunakan masih sama seperti yang dulu digunakan Ahok.

"Angka penggusuran memang jauh berkurang, tapi polanya direplikasi. Tidak ada Musyawarah, ada kekerasan, jadi mau seribu, mau satu, tetap pelanggaran HAM," ujar Charlie.

Melalui Pergub 207 Tahun 2016, Charlie mengatakan Anies bisa menyetujui penggusuran tanpa musyawarah, mufakat, hingga pembuktian terlebih dahulu di Pengadilan. Selain itu, dalam pelaksanaan Pergub ini unsur TNI juga dilibatkan untuk menggusur warga yang disertai pelanggaran HAM.

"Jadi di sini yang bertindak adalah kekuasaan, bukan lagi prosedur hukum," ujar Charlie.

Lebih lanjut, Charlie mengatakan aksi menolak Pergub penggusuran ini sudah dilakukan sejak Anies menjabat. Bahkan perwakilan Pemprov DKI sempat menemui mereka dan berjanji bakal mengkaji lebih lanjut soal Pergub tersebut.

Namun, Charlie mengatakan sampai saat ini pihak Pemprov DKI belum memberikan keputusan apa pun soal pencabutan Pergub penggusuran itu. Pihaknya bersama dengan 27 koalisi masyarakat lainnya bakal kembali menggelar demonstrasi di depan kantor Anies Baswedan jika tuntutan tidak didengarkan.

Baca juga: Rapor Merah LBH Jakarta, Pemprov DKI: Aparat Nihil Terlibat Penggusuran Pancoran

M JULNIS FIRMANSYAH