TEMPO.CO, Jakarta - Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sarjoko mengatakan tingkat keterisian rumah DP 0 milik Pemprov DKI Jakarta sudah mencapai 91,52 persen. Rumah DP 0 besutan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat itu tersebar di tiga tempat dan berjumlah 967 unit.

"Total suplai dari Perumda Sarana Jaya ditambah Perumnas ada 967 unit. Yang sudah akad (terjual) 885 unit atau 91,52 persen," ujar Sarjoko saat dihubungi, Sabtu, 12 Februari 2022.

Adapun rincian ketiga tempat rumah DP 0 itu berada, antara lain di Pondok Kelapa, Jakarta Timur sebanyak 780 unit dan sudah akad 710 unit, lalu Bandar Kemayoran, Jakarta Utara sebanyak 38 unit dan sudah akad 37 unit, lalu terakhir Sentraland Cengkareng sebanyak 149 unit dan telah akad 138 unit.

Program rumah DP 0 kembali menjadi sorotan setelah survei Populi Center menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap program tersebut terbilang rendah, yakni hanya 25,7 persen saja. Sedangkan 4,3 persen yang merasa sangat puas, 11,7 biasa saja, 27,8 tidak puas, 3,2 sangat tidak puas, serta 27,3 tidak tahu.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di DPRD DKI Jakarta kemudian mengkritik realisasi program rumah DP 0 milik Anies Baswedan yang masih jauh dari target. Pada awal kampanye, Anies berjanji bakal membangun 250 ribu unit rumah dengan uang muka 0, tapi realisasinya baru 967 unit.

"Ini kan salah satu janji utama kampanye Pak Anies. Apalagi waktu debat Pilgub sangat percaya diri sekali, jadi ya hal ini harus dipenuhi, dong, kalau mau konsisten dengan janjinya," ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anthony Winza.

Selain itu, PSI juga mengkritik langkah Anies yang mengubah target awal pembangunan rumah DP 0 menjadi 29.366 unit. Menurut Anthony, langkah Anies ini bak seseorang yang mendapat rapor merah atas kinerjanya, tapi bukannya lebih giat bekerja, justru meminta target nilai di rapor diturunkan agar tidak mendapat merah.

Anthony juga menyoroti berbagai cicilan rumah DP 0 yang terlampau tinggi untuk dijangkau masyarakat kelas bawah, bahkan yang UMR. Padahal menurut Anthony, seharusnya Anies memfokuskan program tersebut untuk warga yang masih tinggal di bantaran kali.

"Kami masih ingat jelas warga yang meninggal karena huniannya tidak layak sangat tidak manusiawi. Ini butuh penjelasan konkret dari beliau jangan biasakan bersembunyi dan minta Pak Wagub yang jawab, kalau seremonial baru kencang,” kata Anthony.

Menurut PSI, hasil survei tersebut menjadi cerminan kekecewaan publik kepada pemenuhan janji kampanye Anies Baswedan terutaman tentang rumah DP 0.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca juga: Namanya Disebut dalam Sidang Kasus Korupsi Rumah DP 0, Taufik Gerindra: Ga Tahu