Jabatan Kader di DPRD DKI Dirotasi, PKS: Semoga Menguatkan Kemenangan pada 2024

Sabtu, 19 Februari 2022 14:54 WIB

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 September 2021. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengubah posisi kadernya yang menjabat pimpinan komisi. Kursi Ketua Komisi B Bidang Perekonomian yang semula ditempati Abdul Aziz akan diisi Ismail.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani mengatakan, Abdul dipindah menjadi anggota Komisi E Bidang Kesra.

"Semoga dengan penyegaran internal ini, semakin menguatkan dan mengokohkan target kemenangan di PKS di DKI Jakarta pada (Pemilu) 2024, mohon doanya,” kata Yani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 19 Februari 2022.

Advertising
Advertising

Suhud Alynudin akan menggantikan Ismail sebagai anggota Komisi B. Selain itu, Sekretaris Komisi A Bidang Pemerintahan Nasrullah dirotasi menjadi anggota komisi. Posisi Sekretaris Komisi A bakal ditempati Karyatin Subiantoro.

Berikutnya Yusriah Dzinnun ditempatkan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Israyani di Badan Anggaran (Banggar). Dedi Supriadi, Nasrullah, dan Suhud dipindahkan ke Badan Musyawarah (Bamus).

"Rotasi ini untuk penyegaran dan juga mengisi kekosongan di salah satu komisi pasca wafatnya Ustadz Mohammad Arifin yang digantikan Bapak Suhud Alynudin," jelas Yani.

Yani menuturkan, fraksi PKS mengajukan surat resmi pemindahan tersebut ke pimpinan dewan pada akhir Desember 2021. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi sudah meneken regulasi soal posisi baru anggota dewan pada 16 Februari 2022.

Regulasi itu tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Baca juga:

Pilpres 2024, PKS Mulai Lirik Anies Baswedan hingga Erick Thohir

Berita terkait

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

6 jam lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

9 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

1 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

1 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

1 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

2 hari lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya