DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Penambahan Kursi dan Dapil untuk Pemilu 2024

Reporter

Antara

Kamis, 24 Februari 2022 09:27 WIB

Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat. Foto: ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kini mengkaji penambahan kursi legislatif berikut daerah pemilihan pada pemilu 2024 menyusul penambahan jumlah penduduk di daerah itu.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini mengatakan mengacu Pasal 191 ayat 2 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka jumlah kursi di DPRD Kabupaten Bekasi mengalami penambahan dari saat ini 50 menjadi 55 kursi.

"Ya, sedang kami kaji, kami juga sudah jauh-jauh hari komunikasi dengan KPU dan Disdukcapil agar update data terkoordinasi dengan baik. Walau kami masih ada kesempatan satu semester lagi sebelum pendataan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap)," katanya di Cikarang, Rabu, 23 Februari 2022 dikutip Antara.

Advertising
Advertising

Dia mengatakan penambahan jumlah penduduk hingga melewati tiga juta jiwa ini tidak menutup kemungkinan ikut bertambahnya daerah pemilihan atau dapil pada pemilu 2024 mendatang.

"Apakah tetap enam dapil dari versi 2019 dengan menambah kursi di beberapa dapil atau ada dapil versi terbaru, ada empat pilihan dapil 2024. Tapi semua itu akan dikomunikasikan dengan partai politik, saya ikuti saja keputusan antarpartai politik dengan KPU," katanya.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk ini, kata dia, diharapkan masyarakat di Kabupaten Bekasi bisa terlayani secara lebih maksimal. "Yang jelas dengan bertambahnya kursi ada manfaatnya, jangkauan sebar manfaatnya berkualitas untuk masyarakat, kita berharap begitu," ucapnya.

Penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi tidak hanya berdampak pada sektor sosial melainkan juga di tataran politik sebab penambahan dalam jumlah tertentu sesuai ketentuan berpengaruh pada jumlah kursi anggota DPRD.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Hudaya mengatakan berdasar data yang dihimpun pada semester kedua tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi sebanyak 3.022.787 orang atau naik sekitar 100 ribu jiwa dari semester pertama 2021 yakni 2.936.182 orang.

"Jumlah penduduk kami (Kabupaten Bekasi) sudah mencapai tiga juta orang. Dari data yang kami miliki, kecamatan terpadat penduduknya berada di Tambun Selatan yaitu 426.765 jiwa. Sementara penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Bojongmangu dengan 28.886 jiwa," katanya.

Baca juga: Pelebaran Jalan Cikarang - Cibarusah, Kabupaten Bekasi Kejar Pembebasan Lahan

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

10 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

13 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

16 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

17 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya